Rabu, 28/10/2020 14:58 WIB

Duterte Teken UU Otonomi untuk Muslim

Langkah itu dinilai sebagai kunci untuk mengakhiri konflik di negaranya, sebagai salah satu konflik terpanjang dan paling mematikan di Asia.

Presiden Filipina, Duterte

Manila - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menandatangani sebuah undang-undang yang memberikan otonomi luas bagi Muslim di negara mayoritas Katolik tersebut. Langkah itu dinilai sebagai kunci untuk mengakhiri konflik di negaranya, sebagai salah satu konflik terpanjang dan paling mematikan di Asia.

"Dalam setiap konflik, para korban adalah orang-orang tak berdosa, anak-anak, dan para wanita. Jadi coba pikirkan itu karena saya sudah menandatangani BBL (hukum otonomi)," kata Duterte dalam sebuah pidato pada Kamis (26/7).

Duterte mengatakan, kebijakannya menjadi elemen penting yang hilang sehingga memunculkan kelompok pemberontak Islam terbesar di negara itu. Berbagai pemberontakan di Filipina selatan yang telah menewaskan sekitar 150.000 jiwa sejak tahun 1970-an.

Sebagai presiden pertama negara itu dari wilayah selatan Mindanao, Duterte menekan kongres untuk mengesahkan undang-undang tersebut. Sementara negosiasi perdamaian dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) masih nihil.

Dilansir dari AFP, Undang-undang itu bertujuan menegakkan perjanjian damai 2014 yang bersejarah namun rapuh, ketika MILF bersumpah untuk menegakkan tanah air yang merdeka dan mengangkat senjata bagi 30.000 pejuangnya di Filipina Selatan.

Diketahui, perjanjian perdamaian awal ditandatangani pendahulu Duterte, Benigno Aquino, tetapi anggota parlemen kemudian menolak untuk meloloskan undang-undang tersebut.

Fraksi pemberontak dan pejuang jihad yang mulai berjanji setia kepada kelompok Negara Islam, tahun lalu menyerang kota selatan Marawi yang memicu pertempuran lima bulan yang menewaskan 1.200 orang.

Pemberontak telah lama berjuang untuk kemerdekaan atau otonomi di Mindanao, yang mereka anggap sebagai tanah air leluhur mereka yang berasal dari ketika pedagang Arab tiba di sana pada abad ke-13.

Pada tahun 1996, kelompok pemberontak besar lainnya, Moro National Liberation Front (MNLF), menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah yang menciptakan wilayah otonomi Muslim di selatan.

Tetapi para kritikus, termasuk MILF, mengatakan mereka gagal mewujudkan perdamaian dan pembangunan.

TAGS : Filipina Muslim Duterte




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :