Minggu, 18/11/2018 10:34 WIB

Tingkatkan Konektivitas di Kawasan Pasifik, DPR Gelar IPPP

DPR akan menggelar Indonesia-Pacific Parliementary Partnership on Human Development and Maritime pada 23–24 Juli mendatang.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon

Jakarta - DPR akan menggelar Indonesia-Pacific Parliementary Partnership on Human Development and Maritime pada 23–24 Juli mendatang. Hal itu sebagai komitmen dan bukti dukungan terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan konektivitas dan mempercepat pembangunan di kawasan Timur Indonesia dan Pasifik.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, saat jumpa pers, di Gedung DPR, Jakarta, Jakarta, Kamis (19/7). Menurutnya, pertemuan ini merupakan forum kemitraan parlemen baru antara Indonesia dan negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik terutama 16 negara yang tergabung di Pacific Island Fourum (PIF).

Negara kepulauan di Samudera Pasifik terutama 16 negara yang tergabung di PIF adalah Kepulauan Cook, Federasi Mikronesia, Fiji, Perancis Polinesia, Kiribati, Nauru, Kaledonia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Salomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanutu.

"Ini merupakan inisiatif DPR untuk membuka komunikasi yang lebih fokus lagi terutama dengan negara-negara Pasifik Selatan," kata Fadli.

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, sebagai sesama negara kepulauan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara Pasifik. Ia berharap kesempatan ini menjadi pertemuan yang produktif sehingga dapat membangun diplomasi parlemen untuk banyak aspek, salah satunya politik dan ekonomi.

Sebagaimana dituangkan dalam UU MD3 bahwasanya salah satu tugas DPR adalah memperkuat diplomasi untuk kepentingan nasional dan menghasilkan kesepakatan bersama untuk memperkuat kemitraan.

DPR telah menjalin kerjasama dengan sejumlah negara di kawasan Pasifik dalam bentuk Group Kerjasama Bilateral (GKSB) dan diperkuat MoU di berbagai bidang. Untuk memperkuat kemitraan, saat ini sedang dalam proses penandatanganan MoU dengan parlemen Papua Nugini, Fiji, dan Mikronesia yang diharapkan dapat ditandatangani pada sidang IPPP mendatang.

"Ini merupakan kesempatan kita untuk mengeksplorasi kerjasama pada negara-negara Pasifik," tutur Fadli.

Pertemuan ini akan dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama pembahasan tentang membangun kemitraan untuk pembangunan ke depan. Sesi kedua, pembahasan tentang peran parlemen mendukung potensi dalam ekonomi biru, dalam hal ini kekayaan laut untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Dan sesi ketiga, pembahasan mengenai pembangunan manusia sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia bagi kemitraan pasifik.

TAGS : Warta DPR Pimpinan DPR Fadli Zon




TERPOPULER :