| Senin, 16/07/2018 18:56 WIB
Jakarta - Kementerian Informasi Palestina mengeluarkan pernyataan yang mengecam keras RUU Facebook baru Israel, dan menggambarkannya sebagai salah satu kebijakan ilegal Israel, terutama yang bertujuan menyembunyikan dan mengubur kebenaran, serta kejahatan yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh tentaranya terhadap Palestina di wilayah yang dikuasai.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Senin, Kementerian mengatakan RUU baru
Israel, adalah kelanjutan dari kebijakannya, yang bertujuan menghasut melawan
Palestina, dan membungkam mereka yang mengekspos kejahatannya di jaringan media sosial.
"Parlemen
Israel harus bertindak untuk menghentikan platform yang secara terbuka menghasut orang-orang kita, menyerukan untuk membunuh mereka," kata pernyataan tersebut dilansir Immenc.
"Alih-alih merayakan pembebasan teroris
Israel yang membunuh dan membakar anak-anak kita di
Palestina,
Israel harus menuntut mereka, bukan malah menculik dan memenjarakan orang
Palestina, termasuk wartawan, yang mengekspos kejahatan ini."
Ia menyerukan kepada parlemen dan pemerintah di seluruh dunia untuk campur tangan untuk menghentikan gelombang atau rasisme dan fanatisme
Israel yang mencoba untuk mewariskan undang-undang, dan perlindungan yang diberikan pada pembunuh.
Pada Senin (16/07),
Israel meloloskan RUU itu, memungkinkannya untuk melanjutkan ke pembacaan akhir sebelum menjadi undang-undang.
RUU itu diajukan oleh Menteri Kehakiman
Israel, Ayelet Shaked dari "Partai Rumah Yahudi," dan Kementerian Keamanan Publik Gilad Erdan, dari partai Likud yang berkuasa dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
RUU ini tidak hanya meminta untuk menghapus apa yang digambarkan sebagai "konten teroris," tetapi juga memberikan pengadilan distrik
Israel otoritas hukum untuk meminta perusahaan media sosial, termasuk
Facebook, Google, YouTube dan Twitter, untuk menghapus semua posting yang dianggap "ilegal , "Atau" membahayakan keamanan pribadi, publik dan nasional.
Bagian penting lain dari RUU ini secara langsung terkait dengan kemenangan yang dicapai oleh aktivis Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) karena dianggap pos dan halaman media sosial ilegal yang dapat secara serius menyebabkan kerusakan pada ekonomi atau infrastruktur
Israel.
Sebelumnya,
Israel telah menculik dan memenjarakan beberapa warga
Palestina karena postingan di
Facebook, Twitter dan pos media sosial lainnya yang dianggap "hasutan," atau "mempromosikan kekerasan.
Bulan lalu, Kementerian Informasi Otorita
Palestina mengirim surat kepada Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) yang mengeluh tentang proposal Knesset
Israel yang melarang wartawan, dan warga biasa, dari merekam dan mendokumentasikan invasi
Israel dan kegiatan militer di
Palestina yang diduduki.
KEYWORD :
Israel Palestina Facebook
