Selasa, 20/11/2018 12:24 WIB

Libya Desak PBB Blokir Penjualan Minyak Ilegal

Pada Senin, Haftar mengatakan, semua pendapatan minyak selanjutnya dari terminal itu di bawah kendalinya akan diserahkan kepada administrasi yang tidak diakui di timur.

Pada Senin, Haftar mengatakan, semua pendapatan akan datang dari terminal di bawah kendalinya akan diserahkan kepada administrasi yang tidak diakui di timur.

Libya - Pemerintah Libya (GNA) yang berbasis di Tripoli mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk memblokir ekspor minyak "ilegal" dari negara yang dilanda perang itu setelah pemerintah yang bersaing merebut kendali jantung minyak.

Langkah pemerintah yang diakui dan didukung oleh dunia internasional muncul setelah Jenderal Khalifa Haftar yang kalah perang merebut dua terminal minyak Ras Lanuf dan Sidra awal pekan ini.

Pada Senin, Haftar mengatakan, semua pendapatan minyak selanjutnya dari terminal itu di bawah kendalinya, dan akan diserahkan kepada administrasi yang tidak diakui di timur.

"Resolusi Dewan Keamanan PBB sangat jelas, fasilitas minyak, produksi dan ekspor harus tetap di bawah kendali eksklusif (yang berbasis di Tripoli) National Oil Corporation (NOC) dan satu-satunya pengawasan dari Pemerintah Kesepakatan Nasional," kata ketua NOC Mustafa Sanalla pada sebuah pernyataan dikutip dari Al Jazeera, Rabu (27/6).

"Kami yakin bahwa GNA dan mitra internasional kami akan mengambil langkah yang diperlukan untuk menghentikan semua ekspor dalam pelanggaran hukum internasional," sambungnya.

Pihak berwenang di Tripoli menyesalkan langkah pemimpin Tentara Nasional Libya (LNA) yang disebut "tidak bertanggung jawab dan ancaman langsung dan berbahaya bagi kepentingan rakyat Libya."

Pasa sebuh pernyataan, Dewan Presiden dari Pemerintah Kesepakatan Nasional mengatakan, "NOC yang berafiliasi (Perusahaan Minyak Nasional) di Tripoli adalah satu-satunya badan sah yang bertanggung jawab untuk menjalankan minyak Libya sesuai dengan mekanisme dan hukum yang berlaku."

"Penerimaan minyak dikirim ke Bank Sentral Libya untuk memenuhi semua kebutuhan Libya, memecahkan krisis dan mengelola urusan semua wilayah di negara itu tanpa diskriminasi," kata pernyataan itu.

Otoritas yang berpusat di timur melakukan upaya serupa untuk memintas pemerintah Tripoli pada April 2016, tetapi rencana penjualan 300.000 barel per hari minyak mentah mereka dihentikan oleh Dewan Keamanan PBB.

TAGS : Libya minyak DK PBP




TERPOPULER :