Marlen Sitompul | Kamis, 22/03/2018 18:13 WIB
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah
Jakarta - Presiden Jokowi diminta untuk tidak merebut tugas lurah. Hal itu terkait program Presiden Jokowi soal pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, bagi dokumen kepada masyarakat itu pekerjaan pelayanan publik oleh lurah, kepala desa, camat dan maksimal Pemda.
"Presiden itu kerjaannya politik untuk mengurangi monopoli kepemilikan tanah oleh kapitalis. Jadi, Pekerjaan lurah dan Pemda diambil presiden dan pekerjaan presiden diambil kapitalis," kata Fahri, melalui akun twitternya di @fahrihamzah, Jakarta, Kamis (22/3).
Faktanya, kata Fahri, pembagian sertifikat itu hanya kamuflase atas penguasaan tanah oleh para kapitalis. Sebab, menurutnya, kapitalis semakin merajalela menguasai tanah termasuk tanah ulayat alias tanah adat.
"Koefisien pemilikan tanah makin timpang, 1 persen orang kaya memiliki 80 persen tanah. Ada banyak ngibul dan asal bunyi yang hanya sanggup dilakukan oleh pemerintah berkuasa," terangnya.
Kata Fahri, penguasa punya seluruh perangkat untuk berdusta; mimbar, media, statistik, juru bicara, dan kaki tangan penguasa. "Semua jago dusta dan jago cipta fiksi dan beraneka rasa," tegas salah satu pendiri PKS itu
Lalu, tegas Fahri, bukannya kembali ke tengah untuk memenuhi janji dan mengurai kembali apa yang menjadi rencana awal, malah bermanuver keluar dan menciptakan wacana baru tentang sukses dan pembangunan.
"Tapi sekali lagi, #Ngibul dan #AsalBunyi penguasa selalu nampak canggih. Alat-alat #Ngibul dan #AsalBunyi ini mencipta legitimasi dan pembenaran; statistik, media, juru bicara, pengamat sewaan dan pejabat yang asal bapak senang," tegasnya.
KEYWORD :
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Presiden Jokowi
