Demokrat Bongkar Intervensi Aparat dalam Pilkada

Jakarta - Partai Demokrat mengungkap ketidakadilan aparat dalam pelaksanaan Pilkada 2017 dan jelang Pilkada 2018. Perlakuan tak adil aparat penegak hukum itu merusak sistem demokrasi di tanah air.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, perlakuan tidak adil terhadap Partai Demokrat bukan pertama kali, tetapi yang kesekian kali.

"Semula Partai Demokrat memilih untuk mengalah dan menahan diri dengan harapan hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi. Tetapi perlakuan tidak adil ini terjadi lagi," kata Hinca, di Kantor DPP Demokrat, Rabu (3/1).

Kata Hinca, perlakuan tidak adil aparat kepada partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu adalah dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017. Dimana, Sylviana diperiksa atas kasus dugaan korupsi saat pelaksanaan Pilkada sedang berlangsung.

"Diperiksa penyidik pada saat Pilkada sudah berproses sampai selesai yang pada waktu itu terpaksa harus menggerus citra pasangan ini," kata Hinca.

Selain itu, lanjut Hinca, perlakuan tidak adil juga dialami Partai Demokrat dan kadernya pada proses Pilkada Papua 2018. Dimana, pasangan calon yang didukung Demokrat, Lucas Enembe dan Klemen Tinal, gubernur dan wakil gubernur inkumben yang akan maju Pilkada kembali dipaksa bercerai.

"Lucas Enembe dipaksa menerima wakil yang bukan atas keinginannya. Kemudian (diminta) menandatangani untuk memenangkan partai tertentu. Padahal Pak Lucas adalah Ketua DPD Partai Demokrat Papua," tegas Hinca.

Dan yang terakhir, kata Hinca, perlakuan tak adil dan semena-mena dalam kasus Pilkada Kalimantan Timur 2018. Menurutnya, Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang yang akan maju Pilkada Kaltim bersama dengan Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi juga dipaksa berpisah.

Kata Hinca, Jaang dipanggil oleh partai politik tertentu sampai delapan kali agar mau menggandeng Kapolda Kaltim, Irjen Pol Safaruddin sebagai wakilnya. Sedangkan Safaruddin diketahui telah mendaftar sebagai bakal calon gubernur di PDI Perjuangan (PDIP).

"Maka secara etika politik tidak baik kalau sudah berjalan. Kalau tidak, maka akan ada kasus hukum yang akan diangkat," katanya.

KEYWORD :

Pilkada 2018 Partai Demokrat Polri

Rudianto Lallo Harap MK Tak Buat Putusan Kontroversi di Masyarakat

Napoli Pasang Harga Selangit, Galatasaray Tetap Kejar Osimhen

KPK Sita Uang Rp10 Miliar Terkait Korupsi EDC BRI Rp700 Miliar

Arsenal Terhambat Gaet Mosquera, Valencia Tuntut Harga Lebih Tinggi

Komisi II Minta Kemendagri Segera Susun Cetak Biru Peta Besar Wilayah Indonesia

7 Pertanyaan Sepele yang Bisa Bikin Pria Jadi Ilfil

Tampil Menggoda dengan Riasan Sensual

KPK Periksa Direktur Keuangan PT ASDP Terkait Korupsi