
Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan
Jakarta - Partai Demokrat mengungkap ketidakadilan aparat dalam pelaksanaan Pilkada 2017 dan jelang Pilkada 2018. Perlakuan tak adil aparat penegak hukum itu merusak sistem demokrasi di tanah air.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, perlakuan tidak adil terhadap Partai Demokrat bukan pertama kali, tetapi yang kesekian kali."Semula Partai Demokrat memilih untuk mengalah dan menahan diri dengan harapan hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi. Tetapi perlakuan tidak adil ini terjadi lagi," kata Hinca, di Kantor DPP Demokrat, Rabu (3/1).Baca juga :
DPR RI Batal Lanjutkan RUU TNI-Polri, Ada Apa?
Kata Hinca, perlakuan tidak adil aparat kepada partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu adalah dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017. Dimana, Sylviana diperiksa atas kasus dugaan korupsi saat pelaksanaan Pilkada sedang berlangsung.
DPR RI Batal Lanjutkan RUU TNI-Polri, Ada Apa?
Baca juga :
Jumlah Sumbangan Perusahaan Makanan yang Diterima Partai Demokrat Meningkat Menjelang Pilpres AS
Selain itu, lanjut Hinca, perlakuan tidak adil juga dialami Partai Demokrat dan kadernya pada proses Pilkada Papua 2018. Dimana, pasangan calon yang didukung Demokrat, Lucas Enembe dan Klemen Tinal, gubernur dan wakil gubernur inkumben yang akan maju Pilkada kembali dipaksa bercerai."Lucas Enembe dipaksa menerima wakil yang bukan atas keinginannya. Kemudian (diminta) menandatangani untuk memenangkan partai tertentu. Padahal Pak Lucas adalah Ketua DPD Partai Demokrat Papua," tegas Hinca.Jumlah Sumbangan Perusahaan Makanan yang Diterima Partai Demokrat Meningkat Menjelang Pilpres AS
Baca juga :
Kontras dengan Trump, Harris Akhiri Konvensi Partai Demokrat dengan Seruan Lawan Tirani di Seluruh Dunia
Kontras dengan Trump, Harris Akhiri Konvensi Partai Demokrat dengan Seruan Lawan Tirani di Seluruh Dunia
Pilkada 2018 Partai Demokrat Polri