Senin, 18/01/2021 02:41 WIB

Pak Presiden, Ini Enam Rekomendasi Hasil Munas dan Konbes NU

Salah satunya, Munas Alim Ulama dan Konbes NU meminta pemerintah bertindak tegas terhadap persoalan radikalisme yang terjadi di Indonesia.

Sidang Pleno Rekomendasi di Ponpes Darul Quran, Bengkel, Nusa Tenggara Barat

Mataram – Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) menghasilkan enam rekomendasi untuk pemerintah.

Pertama, rekomendasi bidang ekonomi dan kesejahteraan. Menurut anggota Komisi Rekomendasi Alissa Wahid, pemerintah perlu mengawal agenda pembaruan agraria, yang tidak hanya terbatas pada program sertifikasi tanah, melainkan juga redistribusi lahan untuk rakyat dan petani.

Karena itu, beberapa hal yang mesti ditempuh antara lain, pembatasan penguasaan, kepemilikan tanah, dan masa pengelolaan tanah; redistribusi hutan terlantar; hingga pengerahan instansi militer dan organisasi masyarakat untuk mendukung upaya tersebut.

“Pemerintah juga harus memberikan perhatian yang lebih kepada pembangunan pertanian dengan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, pencetakan sawah baru, dan pembatasan impor pangan,” ujar Alissa dalam penutupan Munas dan Konbes NU, di Pondok Pesantren Darul Quran, Bengkel, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (25/11).

Kedua, pencegahan dan penanggulangan radikalisme. Rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konbes NU meminta pemerintah mengambil langkah tegas terhadap persoalan radikalisme yang terjadi di Indonesia, dengan melakukan pendekatan yang komprehensif, meliputi pendidikan, agama, politik, keamanan, sosial-ekonomi, dan berbasis keluarga.

Alissa mengatakan dalam rangka penanggulangan radikalisme, maka partai politik dan politisi harus berhenti menggunakan sentimen agama dalam merebut kekuasaan.

“Memainkan sentimen agama untuk perebutan kekuasaan merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab, dan dapat mengoyak kelangsungan hidup berbangsa,” jelasnya.

Ketiga, kesehatan dan kesejahteraan. Alissa menyebut pemerintah harus melakukan upaya promotif dalam mencegah dan menanggulangi masalah gizi, terutama gizi buruk atau kerdil (stunting), di seluruh wilayah Indonesia.

“Pemerintah perlu melakukan sinergi lintas sektor dan lintas program agar tercipta keterpaduan upaya penanggulangan stunting,” terangnya.

Keempat, pendidikan. Dalam hal ini, Munas dan Konbes NU mendesak pemerintah membetuk Kementerian Urusan Pesantren. Sebab jumlah pesantren di Indonesia sudah menyentuh angka 28.000-an.

“Ini merupakan langkah promotif untuk memajukan pesantren dan pendidikan keagamaan melalui kebijakan, program, dan anggaran,” sebutnya.

Kelima, politik dalam negeri dan luar negeri. Untuk urusan dalam negeri, NU meminta pemerintah memberikan perlindungan terhadap KPK, dan memberantas segala macam upaya korupsi. Sementara untuk urusan politik luar negeri, pemerintah dituntut bersikap tegas terhadap Myanmar, dan berperan aktif dalam mengajak negara-negara ASEAN mendesak Myanmar di hadapan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Indonesia perlu memanfaatkan posisinya untuk menekan negara-negara anggota ASEAN agar bersikap lebih tegas terhadap semua aksi penghapusan etnis Rohingya di Myanmar,” tegasnya.

Keenam, perdamaian Timur Tengah. NU menyambut baik niat Arab Saudi mengenal moderatisme Islam. Karena itu, pemerintah perlu melakukan dialog yang sehat dan terbuka untuk perdamaian Timur Tengah dan dunia.

TAGS : Munas Alim Ulama Konbes NU Rekomendasi




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :