Selasa, 24/11/2020 21:54 WIB

Enam Partai Koalisi Jokowi Alami Demoralisasi

Sejumlah Parpol yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi sebagai pendukung Pansus Hak Angket KPK dinilai sedang mengalami demoralisasi.

Mantan Pimpinan KPK, Busryo Muqoddas

Jakarta - Sejumlah partai politik (Parpol) yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi sebagai pendukung Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sedang mengalami demoralisasi.

Mantan Pimpinan KPK Busryo Muqoddas mengatakan, sikap sejumlah partai yang mendukung perpanjangan masa kerja KPK/" style="text-decoration:none;color:red;font-weight:bold">Pansus Angket KPK sebagai bukti telah terjadi delegitimasi.

"Parpol justru mengalami deligitimasi, demoralisasi dengan fakta membiarkan kepanjangan tangannya, yaitu wakil-wakil partai yang ada di DPR membiarkan Pansus bahkan diperpanjang lagi," kata Busyro, Jakarta, Kamis (28/9).

Hal itu menanggapi sikap enam partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi yang mendukung KPK/" style="text-decoration:none;color:red;font-weight:bold">Pansus Angket KPK. Adalah, PDI Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hanura.

Atas dasar itu, kata Busryo, enam partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi sedang mengalami delegitimasi oleh sejumlah oknum kadernya sendiri.

"Anggaran rakyat diperas terus. Sementara prestasi DPR untuk legislasi rendah sekali. Anggaran menuntut tambah. Gedung tidak miring, dikatakan miring," tegasnya.

Diketahui, enam partai pendukung koalisi pemerintahan Presiden Jokowi yang berada di DPR mendukung KPK/" style="text-decoration:none;color:red;font-weight:bold">Pansus Angket KPK. Sementara, empat fraksi menolak adanya Pansus Angket DPR, yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

TAGS : Pansus Angket KPK Revisi UU KPK KPK




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :