Ilustrasi Full Day School
Jakarta - Wacana Full Day School (FDS) yang tahun lalu pernah mengemuka, redup, dan kini mengemuka lagi seiring akan berlakunya kebijakan FDS pada 1 Juli mendatang. Masyarakat dan kelompok profesi memberikan kritik atas kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Melalui akun twitternya, Sekretaris Jenderal PBNU, Ahmad Helmy Faishal Zaini, mengritisi kebijakan FDS Mendikbud yang akan diberlakukan untuk tahun ajaran baru 2017/2018. Menurut Helmy, tampaknya terkait kebijakan FDS, Mendikbud pasti belum koordinasi dengan Presiden @jokowi.
Pasalnya, dirinya pernah mendampingi Ketum PBNU, KH Aqil Siroj, bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu untuk menyampaikan penolakannya atas kebijakan FDS.
Indonesia Kirim Bantuan Rp7 Miliar ke Vanuatu
"Presiden @jokowi dalam pertemuan dengan PBNU menyampaikan komitmen pemerintah untuk membatalkan kebijakan FDS," tulis pria penggemar fotografi itu pada Senin (12/6).
Disebutkan Helmy, sejumlah alasan penolakan FDS adalah keterbatasan ruang kelas, karena pagi digunakan sekolah formal sementara sore untuk madrasah diniyah. Sementara di Lombok, beberapa kepala sekolah di Lombok Barat, saat bertemu Helmy, menyampaikan menolak kebijakan FDS dengan alasan ekonomi.
"Kami sedang dan terus melakukan komunikasi dengan komisi X DPR dan pemerintah untuk batakan FDS. Berdoa untuk suatu maslahah bersama. Semoga FDS sepenuhnya dibatalkan @jokowi. Mari kita duduk bersama mencari solusi yang terbaik," papar Helmy.
Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang berkarakter, tulis Helmy, adalah adanya peran pendidikan keagamaan (madrasah diniyah) yang berlangsung usai sekolah formal.[]
helmy faisal full day school muhadjir effendy
