DPD RI Disebut LSM dan NGO Pelat Merah

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) disebut hanya sebatas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Non-Governmental Organization (NGO) pelat merah.

Pakar hukum Ahmad Rivai mengatakan, DPD hanya sebatas LSM. Sebab, kewenangan DPD terbatas dan tidak punya kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan atau Undang-Undang (UU).

DPD, kata Rivai, hanya sebatas pengusul sebuah UU sebagaimana layaknya sebuah LSM. "Memang dari dari dulu (DPD) ini LSM sebenarnya," kata Rivai, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/5).

Sebab, kata Rivai, fungsi DPD berbeda dengan DPR yang dapat membahas anggaran dan UU yang diusulkan pemerintah. Semestinya, DPD sebagai lembaga negara yang mewakili daerah, bisa membahas dan membuat UU.

Untuk itu, ia mengusulkan agar Pasal 22 huruf d UUD 1945 yang mengatur fungsi, tugas dan wewenang DPD diamandemen. Hal itu guna memperkuat fungsi dan kewenangan DPD. "Justru disini lah kemajuan yang harus dicapai DPD," terangnya.

Sementara, mantan Wakil Ketua DPD Laode Ida mengatakan, DPD layaknya NGO pelat merah. Alasannya, DPD sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan yang sangat terbatas.

"Harus tampil perjuangkan kepentingan daerah, tidak boleh hanya diam. DPD itu seperti NGO pelat merah," tegasnya.

KEYWORD :

Paripurna DPD Ricuh Pimpinan DPD Konflik DPD

Legislator PKB: KemenHAM Keliru jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Pelanggar HAM

Komisi I DPR RI Lanjutkan Uji Kelayakan 12 Calon Dubes Besok

Gagal Dapatkan Williams, Barcelona Incar Luis Diaz Lagi dari Liverpool

Anggota DPR Ajak Seluruh Pihak Pantau Proses Hukum Aipda Robig

Komisi II Minta Kemendagri Segera Susun Cetak Biru Peta Besar Wilayah Indonesia

7 Pertanyaan Sepele yang Bisa Bikin Pria Jadi Ilfil

Tampil Menggoda dengan Riasan Sensual

KPK Periksa Direktur Keuangan PT ASDP Terkait Korupsi