Kamis, 09/04/2020 18:50 WIB

KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Eks Wali Kota Jayapura

Dikatakan Johan, pihaknya juga menyerahkan berbagai dokumen ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

Demo aspirasi masyarakat Jayawijaya, Papua

Jakarta - Sejumlah masyarakat asli Jayapura, Papua meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus dugaan korupsi oknum Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura. Utamanya terkait dugaan penyalahgunaan rumah dinas dan pelewengan atas tanah negara.

Hal itu mengemuka saat masyarakat asli Jayapura, Papua menyampaikan aspirasinya di gedung KPK, Jakarta, Senin (19/12). Dalam penyampaian aspirasi, mereka juga menunjukan aksi teatrikal. Mengenakan pakaian adat, Rumbai, tiga laki-laki dan tiga perempuan tampak asik menari sambil menyanyikan lagu daerah berjudul Bunimuma dan Asaibori.

"Kami dari Papua membawa sebuah tas berisi dokumen Pemkot Jayapura. Dalam hal ini terkait dengan dugaan korupsi mantan Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano," ungkap koordinator aksi, Johan Wenehen.

Dikatakan Johan, pihaknya juga menyerahkan berbagai dokumen ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Johan berharap dokumen ini ditindaklanjuti oleh lembaga antirasuah. "Hari ini kami menyerahkan ke KPK dan kami berharap dari bukti-bukti yang kami laporkan hari ini dapat diteruskan dan ditindaklanjuti oleh KPK," ujar Johan.

Dugaan korupsi di Papua sebelumnya juga telah dilaporkan ke KPK. Sejumlah LSM beberapa waktu yang lalu secara selih berganti mendatangi Gedung KPK untuk melaporkan dugaan korupsi di tanah Papua. Misalnya pada Juni 2016.

Saat itu, warga Papua yang tergabung dalam Forum Peduli Kawasan Biak mendatangi KPK di Jakarta untuk melaporkan dugaan korupsi terkait penyimpangan dana APBD Mamberamo Raya. Mereka menuntut KPK mendindaklanjuti dugaan korupsi yang sebelumnya telah dilaporkan.

Selain itu ada masyarakat Sorong, Papua yang mendatangi KPK dan meminta lembaga pimpinan Agus Rahardjo Cs menangani kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan pada tahun anggaran 2011 senilai Rp 35,402 miliar.

Perhimpunan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi pada September 2016 juga meminta KPK menyelidiki dugaan korupsi pejabat Pemkot Jayapura. Mereka datang mengenakan pakaian adat Papua. Terakhir, masyarakat dan Dewan Adat Kabupaten Sarmi, Papua pada Oktober 2016 melaporkan dugaan korupsi terkait pembangunan rumah pribadi Bupati ke KPK.

TAGS : Demo Jayapura KPK




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :