(foto: Yudi Syamhudi Suyuti/ Hatim Jurnas.com)
Jakarta - Aktifis Panitia Pembentukan Dewan Nasional (PPDN) Yudi Syamhudi Suyuti menuding pemerintahan Jokowi-JK berada dibawah bayang-bayang para pengusaha yang berafiliasi pada partai politik komunis China. Menurutnya, para pengusaha China tersebut menggunakan kekuasaan pemerintahan Jokowi-JK untuk menguasai Indonesia.
Tuduhan tersebut tidak hanya mengarah pada dua pejabat tertinggi di negara ini. Yudi juga menyebut ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh sangat dekat dengan agen organik dari pejabat polit biro Partai Komunis China (PKC).
Yudi mengungkapkan kedekatan Surya dengan Agen PKC itu terbentuk dalam suatu kerjasama usaha pada sebuah proyek migas nasional. Yudi menyebut keduanya berperan dibalik pembubaran Petral oleh pemerintah.
KPK Akan Periksa Surya Paloh dan Panda Nababan
"Ketika Petral dibubarkan, ternyata disitu didalamnya ada agenda dari kelompok (pengusaha) China. Yaitu masuknya perusahaaan Anggola. Perusahaan Anggola yang sebetulnya rusak disitu. Tetapi di back-up dari pengusaha China yang dalam data yang saya miliki, dia adalah seorang anggota Polit Biro Partai Komunis China. Yang agennya disini, yang menurut data yang kita miliki, itu kawannya Surya Paloh," ujar Yudi dalam acara Konsolidasi Pergerakan Menuju Jihad 212-People Power 2016 di Rumah Kedaulatan Rakyat di jalan Guntur nomor 49, Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2016).
Yudi menyampaikan pemerintahan Jokowi-JK merupakan bentuk keterwakilan kekutan pengaruh komunisme China di Indonesia. Sehingga, kata dia, berbagai proyek pembangunan di Indonesia banyak melibatkan kelompok yang berafiliasi ke PKC.
"Pemerintahan Jokowi lebih condong kepada kepentingan negara China. Oleh karena itu, bahwa ketika bicara kesalahan Ahok (Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama) terkait surat Al-Maidah yang kemudian menjadi penistaan agama, ketika dilihat flashbacknya, itu sebenarnya sudah ada agenda untuk menistakakan Al-Maidah yang sekaligus untuk merampok kita, yaitu dengan munculnya buku Ahok yang berjudul Merubah Indonesia," tandasnya.
Yudi menyebutkan terdapat banyak indikasi yang menunjukkan adanya agenda politik PKC di Indonesia.
"Pengibaran bendera China. Kemudian kontrak seperti kereta cepat, kemudian bank-bank nasional yang digadaikan, yang sebentar lagi akan terjadi penjualan bandara. Kemudian ini ada kawan yang juga disini, masalah penolakan pabrik semen pada bulan Oktober, tapi November udah ditetapkan," paparnya
KEYWORD :Aktifis PPDN Ketum Nasdem Surya Paloh
