KPK menduga telah ada kesepakatan antara kedua perusahaan terkait peningkatan harga jual-beli tanah itu.

Sidang tuntutan Juliari pun rencananya akan digelar secara virtual di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, untuk menjamin stabilitas harga dua unit kerja tersebut wajib rajin turun ke lapangan.

Pemprov DKI, lanjut Ida, melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota segera menginventarisir dan membuka lahan-lahan baru yang diperlukan dalam upaya perluasan fasilitas krematorium gratis bagi Jenazah pasien Covid-19.

Hal itu diselisik KPK saat memeriksa tiga orang saksi pada Senin (26/7/2021) kemarin. 

Keduanya diyakini melakukan korupsi bersama-sama terkait proyek pengadaan backbone coastal surveillance system (BCSS) pada Bakamla RI.