Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan meminta pemerintah membongkar jaringan mafia pupuk subsidi secara menyeluruh dan tidak hanya berhenti pada pencabutan izin pengecer di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan Johan merespons langkah Kementerian Pertanian yang mencabut izin 2.231 pengecer dan distributor pupuk subsidi bermasalah karena melanggar ketentuan harga eceran tertinggi (HET).
Menurut Johan, tindakan tegas pemerintah patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola pupuk nasional. Namun, ia menegaskan pemerintah juga harus berani mengusut aktor-aktor besar yang diduga bermain dalam rantai distribusi pupuk subsidi.
“Jangan sampai yang dikorbankan hanya pengecer kecil di lapangan, sementara aktor besar yang mengendalikan distribusi dan permainan harga justru tidak tersentuh. Mafia pupuk harus dibongkar sampai ke akar,” kata Johan dalam keterangan persnya, Selasa (26/5).
Politikus PKS ini menilai penyimpangan distribusi pupuk subsidi tidak sekadar pelanggaran administratif, melainkan sudah menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan nasional. Sebab, pupuk subsidi merupakan instrumen strategis negara untuk menjaga produktivitas pertanian dan melindungi petani kecil.
“Kalau pupuk langka, mahal, atau tidak tepat sasaran, yang paling menderita adalah petani kecil. Dampaknya bisa menurunkan produksi, memperbesar biaya tanam, dan pada akhirnya mengganggu stabilitas pangan nasional,” tegasnya.
Johan juga mendorong pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap tata niaga pupuk subsidi, mulai dari sistem distribusi, data penerima, hingga pola pengawasan di daerah.
Menurutnya, digitalisasi distribusi pupuk perlu dipercepat agar rantai pengawasan menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, ia meminta aparat penegak hukum mengusut kemungkinan keterlibatan oknum tertentu yang selama ini mengambil keuntungan dari distribusi pupuk subsidi.
“Negara tidak boleh kalah oleh mafia yang mencari keuntungan di atas penderitaan petani,” pungkasnya.
Selasa, 19/05/2026 13:31 WIB
