DPR Dorong Sertifikasi SNI UMKM Dipermudah, Jangan Cuma Cargon

Gery David Sitompul | Senin, 25/05/2026 14:50 WIB

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah untuk memperkuat keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Menurutnya, dorongan agar UMKM mampu menembus pasar ekspor tidak boleh berhenti sebatas jargon, tetapi harus diikuti dengan kemudahan akses terhadap standardisasi.

“Kita ini dorong UMKM ekspor, jangan hanya jadi jargon saja. Kalau mau riil, SNI untuk UMKM ini targetnya jelas, harus dapat,” tegas Chusnunia saat mengikuti kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian RI di Bandung, Jawa Barat, Senin, 25 Mei 2026.

Politisi Fraksi PKB itu menilai, SNI merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. Terlebih, dalam perdagangan global, standar produk menjadi salah satu syarat penting agar barang dapat diterima di pasar, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan ekspor.

Namun, Chusnunia menyoroti masih rendahnya jumlah UMKM yang telah memiliki SNI. Ia menyebut, dari puluhan juta UMKM yang ada di Indonesia, jumlah pelaku usaha yang telah memenuhi standardisasi tersebut masih sangat kecil. “Enam puluh sampai enam puluh lima juta UMKM, hanya sedikit yang punya SNI,” ujarnya.

Menurut Chusnunia, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, apabila UMKM terus didorong untuk naik kelas dan memperluas pasar hingga ke luar negeri, maka proses memperoleh SNI juga harus dibuat lebih mudah, jelas, dan terukur.

Ia mengatakan, pemerintah perlu menelusuri penyebab banyaknya UMKM yang belum berhasil memperoleh SNI. Jika proses pendampingan sudah dilakukan, tetapi banyak pelaku UMKM tetap gagal di tahap akhir, maka perlu dilihat kembali apakah ada persoalan pada regulasi, biaya, prosedur, atau mekanisme pelayanan.

“Sudah dipersuasi, sudah diajak untuk prosesnya, tapi di bagian ujung gagal. Kalau ini berlangsung bertahun-tahun dan bukan hanya satu-dua UMKM, berarti kan jutaan UMKM. Siapa tahu ada regulasi yang perlu kita ubah,” kata Chusnunia.

Ia menegaskan, regulasi standardisasi tidak boleh justru menjadi beban tambahan yang memberatkan UMKM. Pasalnya, pelaku UMKM selama ini telah dihadapkan pada berbagai kewajiban administratif dan sertifikasi, mulai dari aspek kesehatan produk, sertifikasi halal, hingga perizinan usaha.

“Beban UMKM ini banyak. Dari sisi kesehatan, sertifikasi halal, belum lagi perizinan dan lain-lain. Ketambahan lagi SNI, banyak yang harus diurus. Siapa tahu regulasi kita berat, terlalu berat,” ujarnya.

Chusnunia mengingatkan, standardisasi seharusnya menjadi jalan bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas dan memperluas akses pasar, bukan menjadi hambatan yang membuat pelaku usaha kecil sulit berkembang.

Menurutnya, pemerintah harus mencari titik tengah agar penerapan SNI tetap menjaga kualitas produk, tetapi tidak mematikan semangat UMKM untuk tumbuh.

Lebih lanjut, Chusnunia menilai peningkatan kepemilikan SNI di kalangan UMKM juga dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat ekspor nasional.

Apalagi, UMKM memiliki potensi besar untuk didorong masuk ke pasar global apabila didukung dengan standardisasi yang memadai.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga memastikan adanya target yang jelas dalam peningkatan jumlah UMKM bersertifikat SNI.

Menurutnya, apabila ada hambatan biaya atau prosedur di lapangan, maka pemerintah bersama DPR perlu mencari solusi agar proses sertifikasi menjadi lebih inklusif.

“Jadi jangan dibiarkan begitu-begitu saja. Harus dapat bagaimananya. Kalau ada persoalan, berarti regulasinya kita cari jalan tengah,” kata Chusnunia.

Ia menambahkan, Komisi VII melalui Panja SNI akan terus mendalami persoalan tersebut. Chusnunia menyebut, penjelasan dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa sejumlah skema sebenarnya telah dibuat lebih fleksibel.

Namun, masih terdapat celah atau missing link yang perlu diurai agar kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh pelaku UMKM.