Pemerintah Diminta Serius Antisipasi Dampak Perang Teluk Terhadap APBN

Aliyudin Sofyan | Minggu, 05/04/2026 09:18 WIB

Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik. Foto: gelora/jurnas.com

JAKARTA, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meminta pemerintah mengantisipasi dampak serius dari perang di Kawasan Teluk apabila perang semakin meluas dan menunjukkan peningkatan ekskalasinya. 

Sebab, hal itu akan berdampak pada domestik, ekonomi dan APBN Indonesia, jika harga minyak mentah dunia nantinya menembus USD 200 per barel.

“Apakah BBM kita bisa bertahan dengan sistem subsidi, apabila 2-3 bulan ke depan misalnya, perang semakin meluas. Bagaimana dampaknya pada APBN kita?” kata Mahfuz Sidik.

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik dengan tema “Perang Akan Segera Berakhir? Membaca Skenario End-War Game dan Situasi Paska Perang (Aftermath) Antara AS-Israel dan Iran,” Jumat (3/4/2026) malam.

Menurut Mahfuz, harga minyak mentah dunia bisa menyentuh USD 200 per barel, apabila jalur distribusi energi semua terganggu, tidak hanya di Selat Hormuz, tapi juga di Selat Bab el Mandeb dan Laut Merah.

“Dunia akan menderita, tidak hanya Indonesia. Dunia akan mengalami krisis energi dan dunia akan  mengalami depresi ekonomi yang sangat kuat,” ujarnya.

Tersendatnya distribusi energi, kata Mahfuz, akan membawa dampak ikutan pada sektor pertanian dan pangan yang bisa menyebabkan bencana kelaparan global.

“Ini akan menjadi bencana global. Tidak akan mampu ditanggung oleh negara sebesar dan sekuat apapun,” katanya.

Karena itu, Mahfuz menyoroti soal kemampuan APBN 2026 dalam mengantipasi dampak tersebut, karena sepertiga APBN masih dibiayai dari utang, sehingga Indonesia tidak memiliki keleluasaan dalam mengelola anggaran.

“Kenaikan harga BBM sekarang ini sudah menguras cadangan devisa kita. Dan kalau perang ini misalnya berlanjut sampai 6 bulan ke depan, maka sebagaimana banyak negara lain, APBN kita juga tidak akan mampu menutup ini,” katanya.

Ketua Komisi I DPR 2010-2017 ini menegaskan, saatnya sekarang pemerintah menjelaskan situasi ini secara gamblang, secara jelas, tanpa ditutup-tutupi, tanpa dikurangi atau dilebihkan. “Ini harus dijelaskan kepada masyarakat seluas-luasnya,”  katanya.

Menurutnya hal ini penting, bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi mengajak masyarakat secara kolektif  sebagai bangsa dan negara agar mempersiapkan diri secara bersama-sama menanggung resiko dampak perang.

“Apabila masyarakat tidak mendapat penjelasan. Dan kalau guncangan ini datangnya lebih cepat, maka bukan saja pemerintah dengan APBN-nya yang tidak siap, tapi yang kita khawatirkan adalah ada reaksi balik, ada social unrest (kerusuhan sosial),” katanya.