Kesenjangan Keterlibatan Perempuan di Sektor Ekonomi dan Politik Harus Diatasi Bersama

Eko Budhiarto | Sabtu, 30/03/2024 16:30 WIB

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Kesenjangan keterlibatan perempuan di sektor ekonomi dan politik harus mendapat perhatian dan diatasi secara bersama-sama, dalam upaya menjawab tantangan di masa datang.

"Berbagai upaya harus dilakukan, tidak hanya menghadirkan kebijakan yang mendukung berkurangnya kesenjangan itu, lebih dari itu sangat dibutuhkan dukungan semua pihak dalam merealisasikan peningkatan keterlibatan perempuan di ruang-ruang publik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/3).

Berdasarkan Laporan Kesenjangan Gender Global dari Forum Ekonomi Dunia, kualitas pemberdayaan perempuan di Indonesia berada pada peringkat 87 dari 146 negara di dunia.

Pemeringkatan ini didasarkan sejumlah faktor seperti pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, pemberdayaan ekonomi dan juga partisipasi politik.

Laporan itu mencatat yang masih menjadi tantangan dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia adalah dalam pemberdayaan ekonomi dan partisipasi politik.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia tercatat sekitar 53%-54%, dan persentase tersebut tidak banyak berubah dalam 20 tahun terakhir.

Selain itu partisipasi politik perempuan di Indonesia tercatat masih di 22%, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata global jumlah perempuan di parlemen yang tercatat 26%.

Menurut Lestari, upaya pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi bisa konsisten dilakukan antara lain melalui berbagai pelatihan wirausaha, baik sektor usaha mikro, kecil dan menengah, maupun kemampuan ekspor-impor dan sejumlah sektor lainnya.

Rerie, sapaan akrab Lestari menilai kemampuan dasar perempuan yang mampu melakukan banyak hal dalam satu kesempatan, merupakan salah satu potensi yang bisa mendorong keberhasilan perempuan di sektor ekonomi.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap upaya peningkatan kemampuan perempuan di berbagai sektor harus diterapkan sejak dini dengan dukungan keluarga dan sistem pendidikan yang lebih baik.

Selain itu, tegas Rerie, dukungan afirmasi peningkatan jumlah perempuan di parlemen juga membutuhkan upaya yang menyeluruh dari semua pihak.

Karena, tegas Rerie, selain dukungan kebijakan, kesiapan kemampuan perempuan secara teknis dan mental juga harus diwujudkan dalam proses berkiprah di sektor politik.

Rerie sangat berharap isu kesenjangan keterlibatan perempuan di sektor ekonomi dan politik dapat segera diatasi secara bersama-sama, dalam upaya menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks di masa datang.