ilustrasi anak stunting
JAKARTA, Jurnas.com - Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Rizal Damanik prihatin angka stunting di Indonesia masih sangat tinggi.
Berdasarkan survei status gizi balita pada tahun 2019, prevalensi stunting Nasional 27,67 persen. Angka ini masih di atas ambang batas yang ditolerir Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni di bawah 20 persen.
"Kita cukup prihatin dengan masih tingginya stunting di Indonesia," kata Rizal, yang mewakili Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo pada Seminar dan Forum Ilmiah Nasional Online, Jakarta, Senin (8/11).
Rizal mencatat, hanya ada empat provinsi dari 34 provinsi di Indonesia yang angka stuntingnya paling sedikit, yaitu Bali 14,42 persen, Kepulauan Riau (Kepri) 16,42 persen, Bangka Belitung (Babel) 19,93 persen dan DKI Jakarta 19,96 persen.
Dia juga mencatat ada tiga provinsi dengan angka stunting tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) 43,82 persen, Sulawesi Barat (Sulbar) 40,38 persen, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) 37,85 persen.
"Angka ini sangat memprihatinkan kalau kita ingat negara ini sebagai zamrud khatulistiwa, tongkat kayu jadi tanaman," kata Rizal.
Rizal mengatkan, tingginya angka stunting ini memprihatinkan mengingat Indonesia berada di zamrud khatulistiwa, diapit dua benua dan dua samudara, serta didukung iklim yang bagus, yaitu musim hujan dan musim kering.
"Indonesia merupakan negara kedua terkaya setelah Brasil dalam aspek flora dan fauna. Kekayakaan flora dan faunan merupakan sumber gizi sebetulnya bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.
Riza menyebutkan, rata-rata penurunan stunting dari tahun 2007-2019 hanya sebesar 0,3 persen. Tahun 2017 angka stunting 36,8 persen dan di tahun 2019 angka stunting menjadi 27,7 persen.
"27,7 persen ini masih di atas ambang batas yang ditoleril WHO. Oleh karena itu, Presiden memberikan amanah melalui Perpres 72 Tahun 2021 agar menurunkan stunting hingga mencapai 14 persen pada akhir tahun 2024," kata Rizal.
Jum'at, 15/05/2026 05:41 WIB
