Kamis, 17/11/2016 15:25 WIB
Jakarta - Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai menolak menandatangani APBD-P 2016. Pasalnya, ditemukan miliar anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak pernah muncul dalam rapat pembahasan anggaran.
Menurut Tumai, berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ada sejumlah anggaran yang dianggapnya ganjil. Dimana, nggaran tersebut siluman. Sebab, anggaran tersebut, sebelumnya tidak pernah muncul dalam rapat pembahasan anggaran."Kami belum bisa mengetok anggaran tersebut karena banyak pembengkakan anggaran yang tidak jelas pertanggung jawabannya. Ini bahaya dan merugikan negara," kata politikus PDI Perjuangan itu, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Kamis (17/11).Dia menjelaskan, anggaran-anggaran itu jumlahnya cukup signifikan hingga mencapai puluhan miliar rupiah. Seperti misalnya, pembelian excavator yang awalnya Rp 5,2 miliar membengkak menjadi Rp 24,6 miliar.Biaya pengadaan tanah, yang tidak pernah dianggarkan tiba-tiba muncul sebesar Rp1,7 miliar. Begitu juga dengan biaya modal jalan irigasi Rp 27,3 miliar yang tadinya tidak dibahas dan dianggarkan.DPRD juga menemukan adanya pembengkakan anggaran pembelian tanah untuk bangunan jalan dari Rp49,6 miliar menjadi Rp86,5 miliar."Setelah dipelajari secara mendalam, banyak sekali anggaran yang tiba-tiba muncul tanpa ada pembahasan sebelumnya," tegas Tumai.Atas dasar itu, Ketua DPRD Kota Bekasi tidak bisa serta merta menyetujui hasil evaluasi Gubernur. Terlebih ada dua Fraksi yaitu PDI Perjuangan dan PPP yang menyatakan perlu ada pembahasan parsial atas item-item anggaran siluman tersebut."Saya tidak menolak APBD-P, tapi kiranya perlu ada evaluasi yang mendalam. Saya tidak mau ini bermasalah secara hukum," tegasnya.Tumai menyesalkan adanya isu yang berkembang bahwa dirinya sengaja menghambat pembahasan APBD karena ada motif lain."Kami justru ingin mengingatkan Pa Walikota Bekasi bahwa ada hal yang salah. Sebab sejatinya APBD itu harus ditujukkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak," kata Tumai.Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi Anim Aminuddin menambahkan, perlu ada skala prioritas dalam penggunaan APBD."Fraksi PDI Perjuangan memandang perlu untuk dilakukan evaluasi kembali oleh Gubernur Jawa Barat, sekaligus diselaraskan dengan hasil finalisasi APBD-P 2016," tegas Anim.Seperti diketahui, Rapat Badan Anggaran dengan pemerintah akhirnya tetap memaksakan APBD-P disetujui tanpa ada pembahasan lebih lanjut. Fraksi PDIP dan PPP menyatakan menolak dan walk out dari ruang rapat. Sementara tiga pimpinan DPRD menandatangani APBD-P 2016, tanpa ada tandatangan Ketua DPRD.