Rabu, 18/08/2021 18:42 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Sosial (Kemensos) menghentikan bantuan sosial (bansos) penanganan covid-19 berupa barang. Sebab, bansos berbentuk barang rentan penyimpangan.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyampaikan peringatan itu lewat surat yang telah dikirimkan ke Kemensos. Peringatan itu diberikan setelah adanya kasus dugaan suap pengadaan bansos covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.
"Kegiatan monitoring kami (KPK, red) fokuskan ke penanganan pandemi. Pertama yang cukup signifikan sesudah kasus kemensos dua hari setelahnya seingat saya, KPK bersurat ke Kemensos. Ada dua hal, pertama, bansos model barang jangan diteruskan," tutur Pahala dalam jumpa pers Capaian Kinerja Bidang Pencegahan dan Stranas Semester I Tahun 2021 di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (18/8).
Sedangkan hal kedua yang harus dilakukan oleh Kemensos mengintegrasikan data penerima bansos demi mencegah data ganda.
KPK Sebut Nilai Gratifikasi Eks Bupati Probolinggo Rp149 Miliar
KPK Berpeluang Tetapkan Keluarga SYL Tersangka TPPU
Nurul Ghufron Gugat Peraturan Dewas KPK ke MA
"Karena (di Kemensos, red) ada tiga pemegang data. Pertama Ditjen PFM Kemensos itu pegang data PKH (Program Keluarga Harapan), kedua Ditjen Linmas Kemensos pegang data yang namanya bantuan pangan nontunai, dan Sekjen Kemensos pegang data DTKS," kata Pahala.
Ia mengatakan KPK sejak dulu sudah mengingatkan petinggi yang menduduki jabatan Menteri Sosial untuk menggabungkan data tersebut demi mencegah kebocoran. Apalagi, lembaga antirasuah yakin pasti ada data ganda dari tiap dirjen di kementerian tersebut.
"Yakin kami, dalam datanya ini sendiri dalam PKH itu ada ganda, untuk PKH dan BPNT ada ganda lagi, kemudian PKH, BPNT, dan DTKS ada ganda lagi. Itu kami buktikan pada 2020 saat ke Papua, kami temukan ganda perjenis (data, red) dan ganda antar jenis (data, red)," pungkasnya.