Senin, 16/08/2021 14:05 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Human Rights Watch menyerukan penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas dugaan penghilangan paksa aktivis oposisi Bangladesh, menuntut sanksi terhadap pejabat yang dianggap bertanggung jawab.
Disadur dari Reuters, pengawas hak asasi manusia merilis sebuah laporan pada Senin (16/8), mengidentifikasi 86 aktivis politik, pengusaha dan anggota mahasiswa oposisi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang hilang selama dekade terakhir.
Dikatakan penghilangan paksa telah menjadi ciri pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina sejak 2009, alat untuk membatasi kebebasan berbicara dan kritik.
HRW menyerukan sanksi yang ditargetkan pada anggota Batalyon Aksi Cepat, pasukan polisi elit yang dituduh melakukan banyak penghilangan.
Hampir 7.000 Warga Rohingya Kehilangan Tempat Tinggal di Kamp Bangladesh akibat Kebakaran
Tempat Pemungutan Suara di Bangladesh Dibakar, Oposisi Mulai Pemogokan Pemilu
Sejuta Muslim Rohingya Masih di Pengungsian, PBB Minta Perhatian Internasional
"Kami ingin PBB dan pakar internasional lainnya meluncurkan penyelidikan independen, karena telah menjadi sangat jelas bahwa pihak berwenang Bangladesh bersedia untuk mengabaikan dan bahkan memberikan impunitas untuk pelanggaran semacam ini," spesialis HRW Asia Selatan, Meenakshi Ganguly kepada kantor berita AFP.
Tidak ada komentar atas tuduhan dari pemerintah atau Batalyon Aksi Cepat, yang dituduh melakukan pelanggaran hak, termasuk pembunuhan di luar proses hukum.
Organisasi hak asasi lainnya mengatakan 600 orang telah ditangkap dalam dekade terakhir, dan mereka yang telah dibebaskan terlalu takut untuk berbicara.
Monitor Odhikar melaporkan 16 dugaan penghilangan paksa pada paruh pertama tahun 2021. "Penghilangan paksa ini telah menciptakan lingkungan ketakutan yang mengerikan," kata Nur Khan Liton, mantan kepala Ain o Salish Kendra, kelompok hak asasi terkemuka di Bangladesh.
Pejabat senior pemerintah di masa lalu membantah bahwa badan keamanan telah mengambil siapa pun, dengan mengatakan bahwa para korban telah bersembunyi.
Dalam salah satu kasus yang dicatat HRW, aktivis BNP Mohammad Parvez Hossain menghilang pada Desember 2013, diduga diculik bersama tiga temannya. "Mereka pergi membeli bunga ulang tahun untuk putra seorang rekan pesta dan tidak pernah kembali," kata istrinya Farzana Akter, yang sedang hamil saat itu.
Beberapa minggu kemudian, Hasina memenangkan pemilihan umum dengan telak.
Akter, sekarang berusia 30 tahun, mengatakan polisi berulang kali menolak untuk membahas kasus suaminya.
Dia sekarang bergantung pada keluarganya untuk membantu membesarkan putrinya yang berusia 10 tahun dan putranya yang berusia delapan tahun, yang belum pernah melihat ayahnya.
"Jika pemerintah mengatakan suami saya bersembunyi, lalu mengapa mereka tidak menemukannya?" ujarnya. "Dia tidak melakukan kejahatan apa pun, tidak membunuh atau merampok siapa pun. Dia tidak korup. Kenapa dia harus dibunuh?"