Sabtu, 31/07/2021 20:21 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah melakukan evaluasi komprehensif terhadap program hilirisasi nikel nasional.
Dia menegaskan, manfaat dari seluruh rantai nilai program hilirisasi nikel yang berjalan sekarang tidak adil dan hanya menguntungkan pihak investor asing. Padahal janjinya, kata Mulyanto, Pemerintah akan memaksimalkan pendapatan negara dari kerjasama hilirisasi nikel ini.
"Berdasarkan hitung-hitungan ekonom Faisal Basri dari seluruh rantai nilai proyek hilirisasi nikel ini, Indonesia hanya mendapat keuntungan maksimal 10 persen. Sementara sisanya 90 persen dinikmati oleh investor asing,” kata Mulyanto dalam pesan elektronik yang dikirimkan ke Jurnas.com, Sabtu (31/7).
Dia menjelaskan, program hilirisasi nikel ini belum terasa manisnya bagi masyarakat. Masyarakat tidak bisa menikmati harga nikel internasional yang tinggi, serta datangnya TKA yang ditengarai adalah para pekerja kasar dengan visa turis bukan visa pekerja.
Gelora Cap PKS sebagai Pengadu Domba: Tolak Gabung Koalisi Prabowo-Gibran
Eks Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin Divonis 3,5 Tahun Penjara
BPDPKS dan Aspekpir Kenalkan Budidaya Sapi Pola Siska ke Petani Sawit Plasma
“Belum lagi pencemaran lingkungan dari pembuangan limbah proses pengolahan. Padahal amanat konstitusi jelas, bahwa Negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan kekayaan alamnya untuk kemajuan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia. Prinsip ini juga harus dilaksanakan oleh Pemerintah saat bermitra dengan China termasuk yang terkait dengan hilirisasi nikel ini," tegas Mulyanto.
Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini menilai, sebenarnya hilirisasi nikel ini adalah program sangat bagus. Harapannya Indonesia dapat mengekspor barang jadi dengan nilai tambah tinggi. Dengan demikian, penerimaan Negara akan meningkat. Selain itu dengan pengoperasian industri smelter ini dapat diserap banyak tenaga kerja lokal.
Namun kenyataannya, lanjut Mulyanto, hilirisasi yang terjadi masih menghasilkan nilai tambah rendah. Sebanyak 80 persen produk yang dihasilkan industri smelter nasional baru sebatas bahan setengah jadi berupa feronikel yang berkadar rendah (NPI). Sementara hasil pengolahan berupa stainless steel (SS) hanya 20 persen.
"Sampai sekarang bahan nikel murni untuk industri baterai belum ada. Karena itu nilai tambah industri smelter ini hanya mencapai 3-4 kali dari bahan mentahnya. Tidak sebesar 19 kali sebagaimana yang dijanjikan Pemerintah. Tadinya kita berharap Tesla memilih tambang di Indonesia untuk industri baterai mereka, karena cadangan nikel kita yang besar dan harga yang relative murah. Namun faktanya, berdasarkan hitung-hitungan bisnis riil, mereka lebih memilih mitra tambang nikel di Australia ketimbang kita," ujar Mulyanto.
Mantan Sekretaris Kemenristek era Presiden SBY ini melihat, sekarang yang aktif bicara hilirisasi nikel hanyalah Menteri ESDM dan Menko Marinves, sementara Menteri Perindustrian malah tidak menonjol perannya. Padahal isu hilirisasi ini terkait erat dengan industrialisasi.
"Pemerintah kurang kompak dalam program ini. Namanya saja hilirisasi nikel, namun prakteknya masih tidak terlalu jauh dari hulu. Pemerintah perlu melakukan evaluasi komprehensif soal ini. Kalau format hilirisasinya seperti ini, saya setuju dengan apa yang dikatakan ekonom Faisal Basri bahwa Indonesia hanya sekedar menjadi ekstensi proyek industrialisasi di Cina,” tegas Mulyanto.
“Mereka yang menikmati nilai tambah yang tinggi, karena harga nikel yang jauh lebih murah dari harga internasional; berbagai isentif dan kemudahan investasi termasuk soal TKA; serta akhirnya menerima bahan setengah jadi dengan harga murah dan terjamin sebagai bahan baku proyek industrialisasi mereka. Inikan mengenaskan,” sambungnya.
Keyword : Warta DPR Komisi VII DPR Nikel Mulyanto PKS Investor Asing