Senin, 29/04/2024 10:46 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kerap mengeluarkan narasi yang mengadu domba masyarakat. Untuk itu, Partai Gelora menolak PKS bergabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran pada 2024-2029.
Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfuz Siddik mengatakan, PKS seringkali menyerang dengan narasi negatif terhadap pasangan Prabowo-Gibran pada kontestasi Pilpres 2024.
"PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat," kata Mahfuz, kepada wartawan, Jakarta, Minggu (28/4).
Padahal, kata Mahfuz, Presiden Jokowi dan Prabowo kerap kali mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi kepada masyarakat.
Fahri Hamzah Sebut Ada yang Sedang Intervensi MK, Siapa Dia?
Fahri Hamzah: Kita Perlu Pemimpin yang Miliki Wibawa Internasional
Fahri Hamzah Lepas 50.000 Peserta Lomba Jaka Sopan 2023
"Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo," kata Mahfuz.
Selain melakukan narasi yang membelah masyarakat, kata Mahfuz, PKS juga kerap menyerang Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Menurutnya, PKS menyebut Prabowo sebagai pengkhianat ketika memutuskan rekonsiliasi dengan Presiden Jokowi pasca Pilpres 2019.
"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," katanya.
Diketahui, PKS merupakan partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar bersama PKB dan NasDem pada Pilpres 2024. Sementara, PKB dan NasDem belakangan memberi sinyal akan bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran.
Sementara Partai Gelora adalah salah satu partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Elite-elite Partai Gelora merupakan matan petinggi PKS.
Sejumlah elite partai Gelora yang merupakan mantan petinggi PKS adalah, Ketum Partai Gelora Anis Matta yang sempat menjadi presiden PKS. Kemudian Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah. Mahfuz juga sempat menjadi pimpinan Fraksi PKS di DPR.