Kamis, 29/07/2021 17:31 WIB
Kuala Lumpur, Jurnas.com - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin didesak mundur, usai mendapatkan teguran dari Raja Malaysia, Al-Sultan Abdullah.
Muhyiddin ditegur karena mencabut seluruh aturan nasional darurat per 21 Juli 2021, enam bulan pasca regulasi itu bergulir pada Januari 2021 lalu.
Raja Al-Sultan Abdullah memberlakukan keadaan darurat atas saran Muhyiddin, yang dinilai mampu mengekang penyebaran Covid-19.
Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (29/7), istana mengatakan pencabutan peraturan dilakukan tanpa persetujuan raja bertentangan dengan konstitusi federal dan prinsip-prinsip hukum.
Penyelundupan Sabu dari Malaysia ke Aceh Timur Digagalkan Bareskrim Polri
Malaysia Minta Pencarian MH370 Harus Dilanjutkan
Bawaslu Duga Pelanggaran di Kuala Lumpur Libatkan Orang Selain PPLN
"Yang Mulia berpendapat bahwa sebagai kepala negara, dia memiliki tanggung jawab untuk memberikan saran dan kritik jika suatu tindakan oleh pihak mana pun bertentangan dengan Konstitusi Federal, terutama dalam menjalankan fungsi dan kekuasaan Yang Mulia sebagai Raja," demikian keterangan Istana Kerajaan Malaysia dikutip dari Reuters.
Malaysia merupakan negara monarki konstitusional, di mana raja memiliki peran seremonial, melaksanakan tugasnya atas saran dari perdana menteri dan kabinet. Tetapi raja juga memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah keadaan darurat harus diumumkan.
Partai UMNO, blok terbesar dalam aliansi yang berkuasa, meminta Muhyiddin untuk mengundurkan diri karena tidak mematuhi keputusan raja, dan mencabut aturan tanpa persetujuan raja.
"Ini jelas merupakan tindakan makar terhadap Raja, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Konstitusi Federal," kata presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dalam sebuah pernyataan.
Sementara itu, pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dalam sesi konferensi pers di parlemen mengajukan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Muhyiddin, dan mengklaim mayoritas anggota parlemen tidak lagi mendukung perdana menteri.