Rabu, 14/07/2021 14:25 WIB
Washington, Jurnas.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) memiliki "keprihatinan mendalam" tentang situasi di Myanmar setelah kudeta Februari, dan mendesak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengambil tindakan.
Myanmar berada dalam kekacauan dan ekonominya lumpuh sejak militer menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi awal tahun ini, menuduhnya melakukan kecurangan selama pemilu 2020.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken "menyeru ASEAN untuk mengambil tindakan bersama untuk mendesak diakhirinya kekerasan, pemulihan transisi demokrasi Burma, dan pembebasan semua yang ditahan secara tidak adil", kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dalam sebuah pernyataan, menggunakan nama negara sebelumnya.
"Selain mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang anggota ASEAN Myanmar, Blinken juga mendorong blok tersebut untuk menerapkan rencana lima poinnya untuk Myanmar yang disusun pada bulan April, meminta ASEAN untuk mengambil tindakan segera untuk meminta pertanggungjawaban rezim Burma atas konsensus dan menunjuk seorang utusan khusus," kata Price.
AS Sebut Tidak akan Terlibat Perang dalam Konflik Bersenjata Iran-Israel
Dwayne Johnson Rahasiakan Pilihannya untuk Pilpres 2024 AS Mendatang
Film Badarawuhi Di Desa Penari Tayang di USA, Ini Harapan Produser Manoj Punjabi
Awal bulan ini Washington memberlakukan sanksi baru terhadap 22 orang yang terkait dengan kudeta militer dan serangan berikutnya terhadap gerakan pro-demokrasi negara itu.
Mantan pemimpin Aung San Suu Kyi saat ini berada di bawah tahanan rumah saat diadili atas sejumlah tuduhan yang bisa membuatnya dipenjara selama lebih dari satu dekade.
Demonstrasi massal menentang pengambilalihan itu disambut dengan represi kekerasan di seluruh negeri, yang juga menghadapi lonjakan infeksi COVID-19.
Lebih dari 900 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan junta, menurut kelompok pemantau lokal.
Militer telah membenarkan tindakannya sebagai sarana untuk melindungi demokrasi, menuduh kecurangan pemilu dalam pemilu November lalu, yang dimenangkan partai Aung San Suu Kyi dengan telak.
Myanmar hampir terus-menerus diperintah oleh tentara sejak tahun 1962, hanya lebih dari satu dekade setelah kemerdekaan dari Inggris. Ini muncul dari kekuasaan militer langsung pada tahun 2011, memberlakukan reformasi ekonomi dan politik, termasuk pemilihan multi-partai. (AFP)