Sabtu, 10/07/2021 14:42 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Polda Jawa Barat telah melaksanakan operasi yustisi dan memberikan sejumlah sanksi terhadap pelanggar Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
"Polda Jawa Barat dan jajaran sudah melaksanakan operasi yustisi dengan sanksi yang terdiri dari sanksi lisan, tertulis, sosial, fisik, kemudian ada kegiatan tipiring," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kombes Erdi Adrimulan Chaniago dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (10/7).
Erdi menyebut selama sepekan pelaksanaan PPKM Darurat yang dimulai 3 Juli lalu, total denda dari dari para pelanggar PPKM mencapai Rp334.475.000.
Di mana, sebanyak 7.976 sanksi lisan diberikan pada masyarakat yang melanggar PPKM Darurat. Kemudian sanksi tertulis sebanyak 7.850. Sanksi sosial sebanyak 14.572, sanksi fisik sebanyak 9.714, serta sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) mencapai 1.176.
KPK Sebut Biaya Distribusi APD di Kemenkes Melebihi Batas Standar
KPK Sebut Biaya Distribusi APD di Kemenkes Melebihi Batas Standar
KPK Duga Ihsan Yunus Ikut Proyek APD Covid-19 di Kemenkes
"Sehingga jumlah yang sudah dikerjakan ini sudah cukup banyak. Dari hasil evaluasi, pergerakan dari hari ke hari kita melihat sudah ada pengurangan pelanggaran pada kegiatan PPKM Darurat," ujar Erdi.
Dia meminta masyarakat menaati segala aturan selama PPKM Darurat berlangsung. Seperti tidak bepergian bila tak terlalu mendesak, serta mengikuti aturan bagi sektor non esensial.
"Yang mesti dilakukan mereka harus berada di rumah apabila tidak ada kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting," paparnya.
Langkah senada juga diterapkan para pengusaha yang mulai memahami setiap poin dari ketentuan PPKM Darurat. "Pelan pelan mereka sudah memahami apa yang dimaksud dengan PPKM Darurat ini. Dan sudah kita lihat bersama yang tidak bersifat esensial maupun kritikal mereka sudah menutup toko-tokonya dan perusahaan-perusahaannya," jelas Erdi.
Keyword : PPKM Jawa Barat Covid-19