Jum'at, 25/06/2021 11:20 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Badan Pengawas Keuangan (BPK) menemukan adanya beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) pada kementerian atau lembaga. Salah satunya dalam program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, disebutkan terdapat kebocoran penyaluran BPUM sebesar Rp 1,18 triliun. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, disebutkan bahwa ada penerima BPUM yang tidak sesuai kriteria sebanyak 418.947.
Menaggapi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 ini, wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Anis Byarwati, memberikan tanggapannya di Jakarta, Kamis (24/6/2021). Anis mengatakan ia sangat prihatin dengan laporan yang disampaikan BPK terkait BLT untuk UMKM yang tidak tepat sasaran.
Menurut Anis, pemerintah pusat seharusnya menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan pendataan secara serius dan berkala. “Langkah ini harus secara konkret dilaksanakan mengingat urgensi dan situasi penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, khususnya untuk UMKM bangkit saat ini sangat bergantung pada ketersediaan data yang terintegrasi,” katanya.
Kanada Deteksi Kasus Pertama COVID Varian BA.2.86
Ratusan Ribu Kucing di Siprus Mati Akibat Virus Corona
Semua Negara Disebut Tidak Siap Hadapi Pandemi Berikutnya
Menurut ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini, program BLT untuk UMKM memang membuat pelaku UMKM merasa terbantu, tapi belum cukup untuk membuat UMKM bangkit lagi.
“Bantuan produktif itu hanya mengatasi salah satu masalah UMKM. Selain memberikan BLT, Pemerintah juga harus membantu UMKM dalam berbagai hal, baik fiskal maupun non fiscal,” tambah Anis.
Anis yang juga anggota Komisi XI DPR RI mengungkapkan bahwa saat ini UMKM memerlukan bantuan secara komprehensif. “Misalnya mempermudah akses pasar melalui digital platform, memudahkan akses bahan baku UMKM, serta lainnya,” tegasnya.
Politisi senior PKS ini mendorong Pemerintah untuk menjembatani komunikasi perusahaan besar dengan pelaku usaha kecil agar terjalin kemitraan.
“Misalnya, UMKM memasok bahan baku ke perusahaan besar. Lalu perusahaan besar menjual produknya ke pasar lebih luas. Pola kemitraan seperti ini yang harus dikembangkan oleh Pemerintah,” tutupnya.