Senin, 21/06/2021 19:05 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi VI DPR DI meminta Direksi PT Garuda Indonesia secepatnya melakukan tindakan penyelamatan perusahaan, salah satunya lewat Renegosiasi dengan pihak perusahaan penyewaan pesawat (lessor) agar kerugian tidak terus terjadi.
“Penyelamatan ini speed-nya kurang cepat Pak. On going loss-nya masih tinggi. Renegosiasi dengan lessor harus cepat,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung dalam rapat bersama jajaran direksi PT. Garuda Indonesia (Persero), Senin (21/6).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra beserta jajaran di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta.
Secara politik, lanjut Martin, Komisi VI DPR mendukung penyelamatan Garuda. Kendati begitu, Garuda harus terbuka soal apa yang terjadi termasuk soal kesepakatan dengan para lessor.
Anggota DPR: Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi
Tanggapan Anies soal Nasdem dan PKB dukung Prabowo
DPR Dukung Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Kesehatan
“Hampir seluruh fraksi di DPR sepakat Garuda sebagai flag carrier diselamatkan. Itu dukungan politiknya. Akan tetapi Garuda juga harus terbuka berapa baseline yang dibutuhkan untuk penyelamatan perusahaan,” ujar Martin.
“Kalau ada ketidakwajaran di sektor keuangan seperti ternyata kontrak pesawat lebih mahal maka kalau perlu ambil tindakan hukum pada lessor,” sambung politisi NasDem itu.
Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pihaknya lebih memilih opsi kedua atau opsi ketiga dari empat opsi penyelamatan yang ada saat ini.
“Kami lebih memilih opsi kedua dan ketiga, yakni restruksturisasi. Karena utang ini tidak mungkin ditanggung negara semua,” katanya dalam pemaparan.
Opsi kedua adalah menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi Garuda Indonesia. Artinya, menggunakan legal bankruptcy process untuk merestrukturisasi kewajiban seperti utang, sewa, kontrak kerja.
Sedangkan opsi ketiga adalah merestrukturisasi Garuda Indonesia dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru.
“Ini memang opsi paling rasional kalau dieksekusi dengan baik dan bisa disepakati kreditur termasuk BUMN,” katanya.
Sedangkan terkait renegosiasi dengan 31 lessor, dia mengatakan sudah ada dua lessor yang siap menerima pengembalian pesawat dan kasusnya selesai.