Selasa, 15/06/2021 15:32 WIB
Jakarta, Jurnas.com – Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menolak tegas rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa pendidikan dan komoditas sembako yang dimasukkan dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Gus AMI menilai penarikan pajak pendidikan jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam alenia ke-4 disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
"Nah, kalau pendidikan dikenai pajak tentu ini akan sangat memberatkan pemerintah dan tidak sesuai dengan tujuan dasar bernegara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu ini harus kita tolak, termasuk juga pajak sembako kita tolak karena ini akan memberatkan masyarakat,” ujar Gus AMI, Selasa (15/6/2021).
Ia menyebut wacana pajak pendidikan tidak relevan dengan amanat Reformasi dimana porsi anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 20%. Setidaknya itu dinyatakan dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3).
Tanggapan Anies soal Nasdem dan PKB dukung Prabowo
Prabowo penasaran dengan Ilmunya Cak Imin
Setelah terpilih, Prabowo Subianto bertemu dengan Cak Imin di DPP PKB
Hal itu tentu dimaksudkan utamanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan meringankan beban biaya pendidikan masyarakat. ”Kok ini malah mau dikenai pajak, ya kan jelas tidak sesuai,” tuturnya.
Gus AMI yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyebut kebijakan pajak pendidikan dan sembako, karena bertolakbelakang dengan rencana pemerintah untuk memperpanjang kebijakan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 100% ditanggung pemerintah (DTP).
Karena itu, ia meminta Pemerintah membatalkan rencana pajak pendidikan dan sembako, serta memberikan penjelasan yang terang benderang kepada publik terkait rencana kebijakan tersebut.
"Pemerintah harus melakukan evaluasi dan mengkaji kembali dampak penerapan insentif PPnBM pada perekonomian dan melakukan perbandingan dengan rencana pengenaan tarif PPN pada sembako, pajak pendidikan, guna dapat mengambil keputusan yang memiliki dampak lebih besar pada perkonomian Indonesia, khususnya kesejahteraan rakyat kecil," tuntas Gus AMI.