Jum'at, 04/06/2021 11:58 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Universitas Pertahanan (Unhan) memastikan pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie, bukan bagian dari institusinya. Ia juga bukan tenaga pengajar di kampus tersebut.
"Bu Connie bukan dosen analis dari Unhan," kata Wakil Rektor I Bidang Akademik Kemahasiswaan Unhan, Mayjen TNI Jonni Mahroza, saat dihubungi, Kamis (3/6).
Menurutnya, Connie merupakan dosen dari Universitas Indonesia (UI). "Ini ngaku-ngaku saja. Bukan orang Unhan, beliau dosen UI," tegasnya.
Connie mendapat sorotan publik setelah mengekspose rencana pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membeli dan berinvestasi untuk alat utama sistem senjata (alutsista) senilai Rp1.760-an triliun hingga 2024.
Puan minta petugas siaga hadapi puncak arus balik Lebaran 2024
Ketua DPR Dukung Penerapan WFH: Tekan Kemacetan Arus Balik
Pertemuan Prabowo Puan Redam Situasi Politik, Hak Angket Diprediksi Gagal
Meski demikian, rencana yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemenham) dan TNI 2020-2024 itu mendapatkan dukungan kuat, termasuk dari Ketua DPR, Puan Maharani.
"DPR RI mendukung dan mendorong kebutuhan alutsista untuk Republik Indonesia, harus sesuai karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi," kata Puan, beberapa waktu lalu.
Dukungan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darmaputra. Ia menyebut modernisasi alutsista wajib dilakukan negara mana pun sekalipun tengah pandemi Covid-19, karena berkaitan erat dengan kemampuan menjaga kedaulatan.
"Yang namanya ancaman terhadap kedaulatan bangsa, ancamannya, kan, enggak bisa menunggu sampai Covid-19 selesai dan (modernisasi alutsista) itu juga tidak bisa terputus. Jadi, artinya satu program dalam modernisasi alutsista harus tetap dilakukan, tetap dipenuhi karena suatu kesinambungan," tuturnya.
Rizal menilai langkah Kemenhan menyusun rancangan strategis percepatan peremajaan alutsista menjadi terobosan yang tidak pernah bisa dilakukan, serta membuat adanya kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun.
"Saya melihat bahwa ada dua alasan yang ingin dicapai oleh pemerintah (melalui rancangan strategis percepatan peremajaan alutsista). Pertama, menjamin konsistensi pemenuhan alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) TNI. Kedua, meningkatkan kesiapan alpalhankam TNI secara siginifikan dalam waktu sesingkat-singkatnya," paparnya.
Soal percepatan pengadaan alutsista menjadi 2020-2024, baginya, kebijakan itu ideal. Dicontohkannya dengan perusahaan yang memiliki sebidang tanah dengan isi tambak, kebun, dan sawah, yang berinvestasi untuk membangun pagar dan membeli alat untuk menjaga lahannya sekaligus.
"Agar tidak diklaim orang, lalu perusahaan itu membayar investasinya dengan mencicil dari anggaran yang dia punya," ucapnya. Apalagi, investasi secara langsung pada 2021-2024 akan meningkatkan posisi tawar Indonesia agar mendapatkan alutsista dengan harga lebih terjangkau.