Rabu, 02/06/2021 16:35 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Fraksi PKB pertanyakan political will pemerintah terkait pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN). BPN sebagai amanat dari UU No.18 tahun 2012 yang tak kunjung direalisasikan pemerintah, dinilai menjadi faktor carut-marutnya kebijakan pangan di Indonesia.
Hal ini menyeruak disampaikan anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKB, Luluk Nurhamidah, dalam rapat panja pemantauan dan peninjauan UU no.18/2012.
“Kita punya pertanyaan yang sangat kritis kepada pemerintah, mengapa BPN yang seharusnya dari awal didirikan belum juga terbentuk? Sebab kita melihat banyak kepentingan-kepentingan masuk yang justru di luar kepentingan untuk melindungi petani, melindungi harga pangan, serta kedaulatan pangan kita," tutur legislator yang kerap disapa LNH ini.
Kondisi ketahanan dan kedaulatan pangan saat ini, lanjutnya, hampir di posisi pasrah akibat leberalisasi impor pangan yang sangat massif.
DPR Minta Jepang Ajarkan Smart Farming ke Petani Muda Indonesia
DPR Dukung Rencana Jokowi Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online
Anggota DPR Minta KKP Ciptakan Teknologi Budidaya Ikan
"Makanya political will atas amanat UU ini harus segera diamankan. Importasi pangan tidak boleh selalu menjadi jalan pintas pemerintah menyelesaikan carut marut masalah pangan," imbuhnya.
LNH berpandangan, pembentukan BPN yang diamanatkan UU punya konsekuensi politik. Ia pun mewanti pemerintah agar tidak mengabaikan amanat tersebut.
"Jangan sampai pemerintah dinilai abai bahkan lalai menjalankan undang-undang. Abai bukan karena BPN telah terbentuk lantas tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, tapi abai karena belum juga membentuk badan pangan ini," jelasnya lagi.
Lebih lanjut, LNH menegaskan laporan panja baleg akan segera disempurnakan dan disampaikan kepada pemerintah. Berbagai temuan ketimpangan kebijakan serta rekomendasi pun akan disampaikan secara objektif dan terbuka.
"Alhamdulillah di baleg kita sudah punya semangat yang sama sehingga ini menjadi lebih powerfull. Segala temuan dan rekomendasi akan kami sampaikan kepada pemerintah tanpa ada yang ditutup-tutupi, yang jelas kami menyampaikan dukungan kepada pemerintah agar segera membentuk BPN demi kedaulatan pangan kita," tukasnya.