Jum'at, 28/05/2021 15:08 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan mengapresiasi kenaikan tunjangan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tertuang dalam dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2021.
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus berharap kenaikan tunjangan tersebut dapat meningkatkan kinerja para PNS.
"Peningkatan tunjangan fungsional ini harus disambut gembira dan syukur bagi PNS karena pemerintah telah menunjukkan kepedulian dan perhatian kepada para aparatur negara," kata dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (28/5).
Anggota DPR RI itu meyakini, keputusan memberi kenaikan tunjangan fungsional untuk ASN sudah berdasarkan perhitungan yang matang dan sesuai kemampuan pemerintah.
DPR Dukung Rencana Jokowi Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online
Anggota DPR Minta KKP Ciptakan Teknologi Budidaya Ikan
DPR Pastikan Pembentukan Panja Korupsi Timah Tak Ganggu Penyidikan Kejagung
Dia menilai pemberian tunjangan penggerak swadaya masyarakat bagi PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta yang bekerja pada Pemerintah Daerah, dibebankan pada APBD.
"Untuk itu diharapkan kenaikan tunjangan ini bisa memicu semangat para PNS bekerja lebih maksimal lagi dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan semestinya dibarengi dengan peningkatan kinerja PNS," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 30 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
Peraturan tersebut menggugurkan aturan sebelumnya yaitu Perpres nomor 63 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
Pemberian tunjangan penggerak swadaya masyarakat dihentikan apabila PNS diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Penggerak Swadaya Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keyword : Warta DPR Komisi II DPR Guspardi Gaus Kenaikan Tunjangan PNS