Rabu, 26/05/2021 16:25 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta proses vaksinasi Covid-19 diperhatikan secara terukur oleh pemerintah. Selain itu, diperlukan juga perhatian dalam semua aspek secara teknis.
Anggota Komisi VI DPR RI, Lamhot Sinaga mengutarakan, dalam proses distribusi vaksin terdapat gap besar antara jumlah orang yang sudah divaksin dan yang belum divaksin.
"Soal distribusi vaksin, sampai saat ini kita sudah memiliki vaksin 73 juta vaksin dan yang baru tervaksin 25 juta, jadi ada sekitar hampir 50 juta yang belum tervaksin. Inikan sangat besar jumlahnya, Apakah ini ada masalah disini misal distribusinya ada kendala hingga gapnya besar," kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (26/5).
Hal yang sama diutarakan Lamhot Sinaga ketika Rapat Dengar Pendapat bersama PT. Biofarma, PT. Kimiafarma, dan PT. Indofarma, kemarin.
Raih KWP Award 2026, Amelia Komit Jaga Ruang Digital yang Sehat dan Aman
Sekjen Demokrat Respon RUU Pemilu: Waktu Masih Panjang
Sarmuji Sabet Penghargaan Legislator Responsif Terhadap Aspirasi Publik
Politisi Golkar ini menilai, bila aspek yang melakukan monitor terhadap distribusi vaksin juga perlu diperhatikan secara bersama supaya lebih aman.
Bukan tanpa alasan, menurut Lamhot Sinaga, akan sangat berbahaya jika dalam melakukan proses vaksinasi ada kepentingan tertentu yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Apakah ada sistem yang melakukan monitor untuk distribusi ini jangan sampai dari provinsi ke kabupaten ada yang memanfaatkan untuk celah bisnis tertentu dan ini bahaya," jelasnya.
"Untuk menjamin vaksin ini sampai ke masyarakat dengan tepat apakah ada sistem layanan yang lakukan monitoring ini untuk hindari vaksin palsu," imbuh Lamhot Sinaga.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyinggung perihal vaksin gotong royong. Ia berpesan jangan sampai proses vaksinasi gotong royong dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Untuk itu, Lamhot Sinaga mendesak, pelaksanaan vaksinasi untuk vaksin gotong royong harus diperhatikan secara rinci dari data hingga kondisi lapangan.
"Korelasi tentang vaksin gotong royong jangan sampai mengedepankan aspek bisnis dalam melaksanakan vaksinasi gotong royong ini. Ini sangat penting, saya berharap ini dibuat proporsional soal kuantitas proses vaksinasinya. Data juga harus disajikan terbuka supaya bisa lebih termonitoring," tandasnya.