Senin, 22/03/2021 10:48 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Sudah lebih dari setahun PDI Perjuangan memelopori gerakan menanam tanaman pendamping beras, yang dilakukan oleh struktural Partai, eksekutif, dan legislatif di seluruh Indonesia.
Tanaman tersebut mencakup sagu, ketela, umbi-umbian, jagung, pisang, talas, porang, sukun dan sebagainya.
"Nusantara begitu kaya dengan aneka rupa makanan, kekayaan hortikultura, yang seharusnya membuat menteri perdagangan percaya bahwa impor beras tidak perlu dilakukan," ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Senin (22/3/2021).
Gerakan menanam tanaman pendamping beras ini memiliki makna filosofis, khususnya mewujudkan Indonesia yang Berdikari di bidang Pangan.
Maka wajar, PDI Perjuangan sangat keras menolak impor beras yang hendak dilakukan Menteri Perdagangan M Lutfi. Selain melupakan basis politik Presiden dan PDI Perjuangan dari pertani, juga sangat tidak tepat mengingat perekonomin nasional sedang tertekan akibat pandemi.
"Menteri Perdagangan hanya menghambur-hamburkan devisa negara, untuk satu produksi pangan yang sebenarnya bangsa Indonesia bisa memroduksi pangan tsb. Dalam situasi kontraksi ekonomi seperti saat ini penting untuk hemat devisa negara," ungkap Hasto.
Selain mendorong diversifikasi pangan, kata Hasto, PDI Perjuangan mengajak seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai meningkatkan kedaulatan pangan nasional secara swadaya masyarakat.
Kader partai diberi tugas untuk memberi teladan serta mengajak simpatisan dan masyarakat luas untuk secara sadar mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras, sehingga konsumsi beras yang digantikan oleh makanan lain sekitar 5 persen.
"Jumlah tersebut kelihatan sepele, tapi itu akan mengurangi kebutuhan nasional setara dengan 1,5 juta ton. Kalau ini terjadi maka, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi eksportir beras. Cara ini, lanjutnya, jauh lebih terhormat dan akan mampu meningkatkan martabat bangsa," ungkap Hasto.
Hasto menilai kadang kala bangsa Indonesia dijajah oleh cara berpikir yang terlalu pragmatis, sehingga melanggengkan ketergantungan terhadap impor.
"Diperlukam cara berpikir baru yang disertai dengan langkah strategis yang konsisten agar kita bisa membalik keadaan: dari importir menjadi eksportir beras," tandas Hasto.
Atas dasar itu semua, PDI Perjuangan mengingatkan agar menteri sebagai pembantu presiden jangan menjadi beban presiden.
"Memaksakan impor beras secara sepihak, tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri," tuntasnya pada bagian akhir.