Rabu, 26/10/2016 22:36 WIB
Jakarta - Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) Kasianur Sidauruk klaim tak mengetahui soal dugaan aliran uang Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, Samsu Umar Abdul Samiun kepada Akil Mochtar saat menjadi hakim MK.
Hal itu disampaikan Kasianur usai merampungkan pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Samsu Umar, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/10) sore.
"Kami tidak tahu mengenai aliran dana. Sama sekali kita tidak tahu soal aliran dana itu," kata Kasianur yang tampil mengenakan kemeja batik berwarna biru sebelum meniggalkan markas lembaga antirasuah.
Selama enam jam lebih menjalani pemeriksaan, Kasianur mengklaim penyidik tidak menanyakan ihwal dugaan suap yang terjadi. "Tidak, sama sekali tidak. Memang kalau masuk tindak pidana korupsi kami kan tidak tahu sama sekali," ucap dia.
Keok dari Frosinone, Salernitana Degradasi ke Serie B
World Water Forum ke-10 Turut Buka Jalan Wujudkan Listrik Murah
Ten Hag Sebut Rashford Perlu Dukungan untuk Bangkit
Menurut Kasianur, dirinya hanya ditelisik soal mekanisme dan adminitrasi terkait sengketa pilkada Buton 2011 yang bergulir di MK.
"Penyidik KPK minta kepada kita tentang proses penyelesaian sengketa inklusi. Mulai dari penerimaan permohonan, sampai persidangan, sampai pada putusan itu. Hanya teknis administrasinya saja. Bagaimana, apakah ada kelalaian, keganjilan, tidak sesuai dengan prosedur hukum acara. Hanya itu saja," terang dia.
Kasianur mengklaim sidang sengketa pilkada Buton berjalan normal, sesuai hukum acara.
Selain itu, lanjut Kasianur, keputusan majelis juga bulat sesuai dengan amar putusan yang diketahui publik.
"Tidak ada keganjilan. (Keputusa) bulat, bulat semua. Sesuai dengan amar putusan MK itu. Kalau tidak bulat, kan ada dissenting opinion. Kan ini tidak ada dissenting dalam perkara itu," tandas Kasianur.
Samsu telah ditetapkan sebagai tersangka suap kepada Akil untuk pemulusan pemenangan sengketa pilkada Buton 2011 oleh KPK. Samsu diduga menyogok Akil Rp 1 miliar.