Kamis, 18/03/2021 14:02 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Negara wajib hadir memastikan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Kehadiran negara merupakan solusi atas dampak masalah yang dihadapi masyarakat.
Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar saat berpidato dalam acara peluncuran buku berjudul “Negara dan Politik Kesejahteraan,” di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (18/3).
“Itu adalah esensi bagi negara hadir untuk memberikan jalan keluar bagi rakyatnya. Karena UUD secara gamblang, mengamanatkan melindungi segenap tumpah darah bangsa serta memajukan kesejahteraan umum,” jelasnya.
Pria yang biasa disapa Gus AMI ini, merasa Pemerintah perlu reorientasi politik kesejahteraan. Lebih lanjut, dia menjelaskan, pengelolaan negara arah politik kesejahteraan terletak pada komitmen negara dalam memberikan keleluasaan, akses, peluang pada warga dalam meningkatkan taraf hidup serta pengaturan institusional yang dapat menjamin kesejahteraan.
Bahasa Pergaulan Tentukan Keberlangsungan Bahasa Daerah
KPK Sita Kantor NasDem di Labuhanbatu Sumut
Geledah Kantor Setjen DPR, KPK Amankan Bukti Transaksi Keuangan
Ketua Umum PKB ini menyebutkan, setidaknya terdapat empat langkah fundamental untuk mewujudkan visi politik kesejahteraan. Pertama, negara harus menjadikan sistem jaminan sosial baikbdalam jangka pendek maupun jangka panjang.
“Kedua, komitmen politik kesejahteraan harus dimulai dengan pemenuhan hak dasar warga negara, pembangunan berbasis sumber daya produktif perekonomian sebagai penopang sistem jaminan sosial,” papar Gus AMI.
Oleh karena itu, dia meminta agar Negara tidak boleh hanya mendorong equity of opportunity, tetapi juga proaktif membantu menuju keadilan sosial. Jadi Afirmasi tetap menjadikan kewajiban negara untuk hadir.
“Ketiga, politik kesejahteraan harus bertindak pada asas bahwa pertumbuhan ekonomi neserta hasil pembangunann yang dihasilkan harus berorientasi pada pemerataan ekonomi yang berkeadilan," jelas Gus AMI.
Keempat, menciptakan pemerintahan kuat dan responsif terhadap persoalan publik. Baginya, langkah ini bisa dimulai dengan inovasi pelayanan publik.
“Nih problem yang belum tuntas juga bagaimana agar birokrasi negara teras utama pelayanan publik yang memadai,” demikian Gus AMI.