Rabu, 03/03/2021 15:55 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan menyesalkan lemahnya pengawasan Pemerintah terhadap masuk Covid-19 varian baru dari Inggris atau B177 ke Indonesia yang ditemukan di wilayah Kerawang, Jawa Barat.
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengatakan, masuknya Covid-19 varian Inggris ini menjadi tugas baru bagi Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk lebih bekerja keras dan melakukan pelacakan terhadap warga yang positif terinfeksi Covid-19 varian baru ini.
“Selaku Anggota DPR RI Komisi IX meminta kepada Pemerintah, terutama jajaran Kemenkes RI untuk lebih lagi bekerja keras, melakukan langkah-langkah preventif, kuratif dan tindakan-tindakan yang terarah dan solutif,” kata dia kepada wartawan, Rabu (3/3).
Politisi Partai NasDem ini mengatakan, Pemerintah harus melakukan pelacakan dan penelitian baru untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran virus baru ini. Langkah tersebut, kata Nurhadi untuk mendapatkan formula yang jelas dalam menerapkan protokol kesehatan.
Arsenal Tekuk Bournemount Tiga Gol Tanpa Balas
Tinggalkan Chelsea, Silva Didekati Tiga Klub Inggris
Kurang Fit, Van Dijk Diragukan Tampil Lawan Spurs
“Pemerintah harus melakukan pelacakan dan penelitian lebih lanjut untuk mengantisipasi penyebaran mutasi baru itu, agar dapat segera diketahui secara pasti apakah perlakuan protokol kesehatan Covid-19 masih berlaku sama atau tidak bagi pasien yang teridentifikasi mutasi baru ini,” jelas Nurhadi.
Selain itu, dia juga meminta Pemerintah kembali memperketat pintu masuk ke Indonesia guna mencegah varian menyebar luas juga perlu dilakukan.
“Monitoring di lapangan harus terus dilakukan oleh petugas di pintu kedatangan, serta berbagai unsur yang terlibat termasuk Kementerian lembaga terkait bersama Satgas Covid-19,” pintanya.
Politisi Partai NasDem ini mengimbau, masyarakat tetap tenang dan tak panik dengan ditemukannya varian baru virus Corona ini agar lebih disiplin melakukan 3M.
“Jangan pernah abai terhadap prokes ini. Siapa saja bisa terinfeksi, untuk itu wujud ikhtiar kita adalah melakukan prokes 3 M. Selain itu, dengan ini saya minta kepada Kemenkes RI untuk terus melakukan akselerasi proses vaksinasi, harus cepat, tepat dan terarah,” tutupnya.