Jum'at, 26/02/2021 16:36 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin mendorong pelaku usaha mikro Kecil dan menengah (UMKM) mendaftarkan Unit Bisnisnya melaui OSS.
Menurutnya, hal itu penting dilakukan agar pelaku UMKM bisa segera memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai tanda dari legalitas usaha.
"Kita harus menyadari bahwa para pelaku UMKM merupakan pahlawan ekonomi nasional ketika bangsa ini diterpa badai krisis ekonomi dan moneter tahun 1998 juga bahkan pada saat krisis akibat dari Pandemi Covid-19 saat ini. Meskipun pada krisis kali ini, terdapat banyak UMKM yang terpaksa menyerah dengan keadaan,” kata Sultan Najamudin dalam keterangan resminya, Jumat (26/2).
Senator muda ini berharap, peraturan pemerintah sebagai turunan UU Omnibus Law Ciptaker tersebut diharapkan pelaku UMKM bisa segera kembali mengaktifkan mesin bisnisnya untuk membantu pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional.
DPR Dukung Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Kesehatan
DPR Desak Pemerintah Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas
DPR Dukung Pemerintah Buat Rencana Induk Nasional di Bidang Kesehatan
"Jangan sampai semua kemudahan dan bahkan keistimewaan yang dihadirkan oleh negara dalam PP yang ada menjadi sia-sia dan justru tidak dapat terealisasi optimal bagi struktur ekonomi nasional,” terang eks ketua HIPMI Bengkulu itu.
Dengan NIB, tambahnya, dipastikan para pelaku usaha akan lebih mudah dalam mendapatkan pembiayaan dan modal usaha dari lembaga keuangan, khususnya dana KUR, subsidi bunga pinjaman, ataupun bantuan stimulus lainnya yang disalurkan pemerintah melalui bank-bank negara.
"Dalam PP tersebut Pemerintah pun berkomitmen akan menyerap minimal 40% produk dan jasa UMKM, sehingga akan ada kepastian pasar dan harga bagi UMKM, disamping juga diberikan insentif fiskal berupa holiday tax,” demikian mantan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu itu disela-sela waktu resesnya.
Seperti diketahui bahwa, Pemerintah melalui kemenkum HAM telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Beleid ini merupakan aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.