Jum'at, 26/02/2021 09:09 WIB
London, Jurnas.com - Pemerintah Inggris mengumumkan pada Kamis (25/2) sanksi lebih lanjut terhadap anggota militer Myanmar setelah merebut kekuasaan dalam kudeta pada awal bulan ini.
Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan akan memberi sanksi kepada enam angka militer lagi, menambah 19 yang terdaftar sebelumnya, dan bahwa kementerian perdagangan akan bekerja untuk memastikan bisnis Inggris tidak berdagang dengan perusahaan milik militer Myanmar.
"Paket tindakan hari ini mengirimkan pesan yang jelas kepada rezim militer di Myanmar bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia akan dimintai pertanggungjawaban, dan pihak berwenang harus menyerahkan kembali kendali kepada pemerintah yang dipilih oleh rakyat Myanmar," kata Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab dalam sebuah pernyataan.
Di hari yang sama, raksasa media sosial Facebook mengumumkan melarang semua akun yang terkait dengan militer Myanmar. Tak hanya itu, iklan dari perusahaan yang dikendalikan militer setelah perebutan kekuasaan pada 1 Februari juga dibekukan.
Ultimatum untuk Pochettino: Lolos Eropa atau Pecat!
Bintang Hollywood Akuisisi Saham Mayoritas Leeds United
Arsenal Tekuk Bournemount Tiga Gol Tanpa Balas
Dikutip dari laman Channel News Asia, Facebook mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka memperlakukan situasi pasca-kudeta di Myanmar sebagai kondisi "darurat".
Facebook menjelaskan bahwa larangan tersebut dipicu oleh peristiwa sejak kudeta, termasuk "kekerasan mematikan". Rakasasa media sosial itu sudah melarang beberapa akun yang terkait dengan militer sejak kudeta di Myanmar, termasuk Myawaddy TV yang dikendalikan tentara.
Larangan lain juga diterapkan di Instagram, yang dimiliki oleh Facebook.