Kamis, 25/02/2021 12:21 WIB
Singapura, Jurnas.com - Facebook mengatakan telah melarang militer Myanmar menggunakan platformnya di tengah aksi unjuk rasa yang masih terus berlangsung di negara Asia Tenggara itu
"Peristiwa sejak kudeta 1 Februari, termasuk kekerasan mematikan, telah memicu perlunya larangan ini. Kami percaya risiko mengizinkan Tatmadaw (tentara Myanmar) di Facebook dan Instagram terlalu besar," kata Facebook dalam sebuah posting blog, Kamis (25/2).
Tentara merebut kekuasaan bulan ini setelah menuduh kecurangan dalam pemilu 8 November yang disapu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi, menahannya dan sebagian besar pimpinan partai.
Setidaknya tiga pengunjuk rasa dan satu polisi tewas dalam kekerasan di demonstrasi.
AS Sebut Tidak akan Terlibat Perang dalam Konflik Bersenjata Iran-Israel
Dwayne Johnson Rahasiakan Pilihannya untuk Pilpres 2024 AS Mendatang
Film Badarawuhi Di Desa Penari Tayang di USA, Ini Harapan Produser Manoj Punjabi
Raksasa teknologi Ameriak Serikat (AS) itu mengatakan akan melarang semua entitas komersial yang terkait dengan Tadmadaw untuk beriklan di platformnya.
Keputusan melarang tentara Myanmar datang karena pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah dan risiko yang jelas dari kekerasan yang diprakarsai militer di masa depan di Myanmar, serta sejarah militer yang berulang kali melanggar aturan Facebook, termasuk sejak kudeta.
Pemerintah militer tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.
Facbook banyak digunakan di Myanmar dan telah menjadi salah satu cara junta berkomunikasi dengan orang-orang, meskipun ada langkah resmi untuk melarang platform tersebut pada hari-hari awal kudeta.
Facebook dalam beberapa tahun terakhir telah terlibat dengan aktivis hak-hak sipil dan partai politik demokratis di Myanmar dan melawan militer setelah menghadapi kritik internasional karena gagal menahan kampanye kebencian daring.
Pada 2018, dia melarang panglima militer Min Aung Hlaing - sekarang penguasa militer - dan 19 perwira dan organisasi senior lainnya, serta menghapus ratusan halaman dan akun yang dijalankan oleh anggota militer untuk perilaku tidak autentik yang terkoordinasi.
Menjelang pemilihan November, Facebook mengumumkan telah menghapus jaringan 70 akun palsu dan halaman yang dioperasikan oleh anggota militer yang telah memposting konten positif tentang tentara atau kritik terhadap Suu Kyi dan partainya.
Platform tersebut mengatakan pada hari Kamis ada upaya untuk membangun kembali jaringan yang dijalankan tentara yang sebelumnya telah dihapus. (Reuters)