Kamis, 18/02/2021 20:54 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah harus mengevaluasi strategi penanganan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Papua.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menegaskan, hal itu perlu menjadi sorotan akibat tewasnya seorang prajurit TNI Prada Ginanjar Arianda saat kontak bersenjata antara TNI dan KKSB di Distrik Sugaja, Kabupaten Intan Jaya pada Senin (15/2) lalu.
"Pemerintah semestinya segera melakukan evaluasi strategi penyelesaian masalah di Papua sehingga tidak ada lagi korban jiwa dari TNI dan rakyat sipil," terang Sukamta dalam keterangan resminya, Kamis (18/2).
Dia melanjutkan, sejak Januari 2021 lalu, sudah ada empat anggota TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 400/Banteng Raiders yang gugur. Padahal Yonif tersebut termasuk satuan khusus TNI yang andal.
Ryan Gosling Bikin Aksi Kejutan ala Stuntman The Fall Guy di Universal Studios
Dwayne Johnson Senang Jadi Maui Lagi di Moana 2
Karier Moncer di Hollywood, Zendaya dan Tom Holland Saling Mendukung
“Kehilangan satu nyawa anak bangsa sangat mahal harganya sehingga pemerintah harus segera mengevaluasi langkah-langkah penyelesaian masalah di Papua supaya tidak memakan korban jiwa,” tekan Sukamta.
Di sisi lain, Wakil Ketua Fraksi PKS itu menyayangkan, pemerintah belum mampu mengatasi KKSB di Papua. Padahal, sebelumnya, Indonesia pernah menangani konflik horizontal seperti konflik GAM di Aceh, ancaman kelompok teroris Santoso di Poso.
Dirinya menegaskan sikap pemerintah tidak boleh lemah dalam menangani kelompok KKSB yang mengakibatkan instabilitas keamanan di Papua.
"Kalau banyak prajurit TNI yang terus berguguran, berarti strategi yang digunakan pemerintah saat ini belum tepat sehingga perlu segera dievaluasi. Sepertinya, perlu diselesaikan dengan operasi terpadu yang libatkan kekuatan pasukan khusus TNI dan Polri," jelasnya.
Ke depannya, Sukamta berharap pemerintah juga bisa mengatasi hingga sampai akar masalahnya seperti ketidakadilan, perasaan terdiskriminasi, dan ketertinggalan.
“Tanpa menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, potensi gejolak konflik di Papua akan terus terjadi,” tandasnya.