Sabtu, 13/02/2021 23:47 WIB
Sorong, Jurnas.com - SMP YPK Syaloom pada Jumat (12/2) sore menjadi lokasi terakhir kunjungan kerja (kunker) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim di Kabupaten Sorong, Papua Barat.
Dari 12 lokasi selama empat hari di Sorong, Mendikbud mengakui terdapat sejumlah pekerjaan rumah (PR), yang akan dia tuntaskan di Jakarta.
Pertama ialah memastikan pemerataan bantuan kuota belajar. Mendikbud mengatakan, kendati secara umum bantuan kuota belajar untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) berjalan lancar, namun ternyata masih ada sekolah yang belum mendapatkan bantuan tersebut sejak awal pandemi. Salah satunya, SMP YPK Syaloom, Kota Sorong.
"Bantuan pulsa banyak yang menerima, tapi banyak juga yang tidak. Ini menjadi PR buat kita," kata Mendikbud kepada awak media.
Filep Dorong Stakeholder Papua Barat Awasi Realisasi Proyek di Daerah
DPR Dalami Penyebab Bentrok TNI AL dan Brimob Papua Barat
Pengamat: Nadiem Mirip Sales Bahan Seragam Sekolah
Di TK Kemala Bhayangkari dan SMA Muhammadiyah Al-Amin, Sorong, sehari sebelumnya juga mengeluhkan kuota belajar yang tidak bisa digunakan untuk mengakses aplikasi Zoom dan WhatsApp.
Selanjutnya ialah meyakinkan pemerintah daerah untuk memulai pembelajaran tatap muka (PTM). Mendikbud menemukan banyak pemda yang belum melaksanakan PTM meski kasus Covid-19 di daerah tersebut terbilang rendah. Sementara siswanya kesulitan melakukan PJJ.
"Sekolah yang tidak bisa PJJ karena tidak ada koneksi internet, harus tatap muka. Kenyataannya banyak pemda masih perlu dorongan," ujar Nadiem.
Oleh sebab itu, Mendikbud menegaskan agar pemda menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri untuk memulai kembali proses tatap muka, agar para siswa tidak semakin ketinggalan pelajaran.
"Tidak apa-apa sehari seminggu atau dua hari seminggu tatap muka, tapi mereka mulai balik lagi (belajar tatap muka). Banyak sekali siswa-siswa kita yang sulit melakukan PJJ, mereka tidak bisa terus ketinggalan," terang dia.
"Sekarang semua keputusan ada pada pemda, kepala sekolah dan komite sekolah. Kalau kepala sekolah dan komite sudah sepakat, pemda harusnya bisa memfasilitasi asal dengan protokol yang ketat," imbuh Mendikbud.
Terlepas dari dua PR tersebut, Mendikbud optimistis dengan pendidikan di Papua Barat. Menurut dia, para guru dan kepala sekolah di Papua Barat sudah memiliki paradigma dasar Merdeka Belajar.
"Mereka punya keinginan untuk lebih baik, dan itu adalah yang terpenting dalam reformasi pendidikan transformasi Merdeka Belajar. Jadi tugas Kemdibud adalah melepaskan potensi itu," tutup Mendikbud.
Keyword : Papua Barat Mendikbud Nadiem Anwar Makarim