Kamis, 11/02/2021 18:19 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Statemen Partai Demokrat yang menyebut pembatalan revisi UU Pemilu dilakukan sebagai persiapan Gibran Rakabuming Raka untuk maju Pilgub DKI Jakarta 2024 disindir Partai Gerindra.
Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman curiga kegigihan Demokrat yang menginginkan Pilkada serentak dilakukan pada 2022 sebagai langkah memajukan Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilgub DKI.
"Silakan saja berspekulasi atau curiga sekalipun, itu hak politik mereka dan kita harus hormati," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (11/2).
"Tapi, di sisi lain, publik juga boleh curiga dengan Partai Demokrt. Jangan-jangan ada kepentingan mereka saja yang ngotot Pilkada 2022, mungkin Pak AHY mau maju Pilgub DKI. Who knows? Ya tapi itu juga hak mereka," sambung anggota Komisi III DPR ini.
AHY Pastikan Demokrat Terima Putusan MK dengan Rasa Syukur
Ketum PBNU Resmi Jabat Ketua MWA Universitas Indonesia
AHY Pastikan Demokrat Terima Putusan MK dengan Rasa Syukur
Partai Demokrat memang ngotot agar revisi UU Pemilu dibahas dan meminta pilkada serentak digelar 2022.
"Kalau soal keserentakan Pemilu 2024 dengan pilkada, kenapa nggak dibahas saat pengesahan UU Pilkada tempo hari?" jelasnya.
UU Pemilu yang mengatur Pilkada 2024 merupakan produk legislasi DPR RI. Jika UU Pemilu tersebut urung dilaksanakan namun sudah direvisi, menurut Habiburokhman janggal.
"Agak janggal kalau DPR merevisi aturan yang DPR buat sendiri sebelum aturan tersebut sempat dilaksanakan," imbuhnya.
Sebelumnya, Demokrat menganggap pembatalan revisi UU Pemilu dilakukan karena adanya kepentingan politik tertentu. Partai berlambang bintang mercy itu menduga adanya kemungkinan kepentingan Jokowi untuk mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka maju Pilgub DKI.
"Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah merubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024? Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022. Pertanyaan ini muncul di masyarakat banyak karena terus terang saja saya sendiri pun sulit untuk menemukan penjelasan lain yang lebih masuk akal," Wasekjen Demokrat Irwan.
Keyword : Gerindra Revisi UU Pemilu Demokrat AHY Habiburokhman