Rabu, 10/02/2021 17:28 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 merupakan hasil kesepakatan dari sembilan fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, selanjutnya draf itu akan disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).
“Pada prinsipnya pimpinan DPR hanya menunggu surat resmi dari setiap fraksi DPR di Baleg,” kata Azis dalam keterangan resminya, Rabu (10/2).
Menurut dia, jika semua fraksi di Baleg menyepakati untuk menarik pembahasan draf RUU Pemilu, maka Pimpinan DPR akan menarik pembahasan draf RUU Pemilu tersebut dalam daftar Prolegnas 2021.
Anggota DPR Minta KKP Ciptakan Teknologi Budidaya Ikan
DPR Pastikan Pembentukan Panja Korupsi Timah Tak Ganggu Penyidikan Kejagung
Anggota DPR: Rencana Kenaikkan PPN 12 Persen Harus Pertimbangkan Ekonomi Global
"Kita menunggu surat resmi fraksi. Melihat dari situasi pandemi dan sequence pembahasan dan UU Nomor 7 Tahun 2017, pelaksanaan Pemilu secara serentak-pun belum pernah dilaksanakan untuk kita laksanakan di tahun 2024," ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu memastikan bahwa sikap Fraksi Partai Golkar hari ini sepakat akan menarik atau menghentikan pembahasan revisi UU Pemilu dan mendukung Pilkada serentak Nasional sesuai UU 10 Tahun 2016, yaitu dilaksanakan pada tahun 2024.
"Usai melakukan konsolidasi dan menyerap aspirasi, Golkar lebih mengutamakan untuk menarik dan mengikuti amanah Undang-Undang mengenai Pilkada secara serentak dilaksanakan di tahun 2024. Hal itu guna mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang saat ini sedang melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi," jelas legislator dapil Lampung II itu.