Selasa, 09/02/2021 18:23 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) diminta untuk meningkatkan capaian kapasitas pendanaan bagi nelayan dan masyarakat perikanan indonesia.
Menurut anggota Komisi IV DPR RI, Abdullah Tuasikal, hal tersebut mampu berdampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional selama pandemi.
“Kami berharap KKP dapat meningkatkan dan mengawasi penyaluran dana bergulir dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta realisasi KUR subsektor perikanan di 2021. Dengan memberikan kemudahan nelayan, pembudidaya ikan, petani garam, petambak udang dalam mengakses kredit pendanaan,” ujar Abdullah saat rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono membahas refocusing dan realokasi belanja KKP TA 2021 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2).
Potensi sektor kelautan dan perikanan dalam negeri sangat luar biasa. Karenanya, Lanjut Abdullah, sektor ini perlu mendapatkan dukungan serius dari pemerintah lewat penetapan anggaran yang baik.
DPR Dukung Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Kesehatan
DPR Desak Pemerintah Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas
DPR Dukung Pemerintah Buat Rencana Induk Nasional di Bidang Kesehatan
”Dukungan anggaran sangat dibutuhkan agar potensi itu dapat dimaksimalkan, supaya bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat terutama di masa pandemi seperti ini,” ungkapnya.
Langkah KKP yang telah menghentikan ijin ekspor benih lobster diapresiasi. Abdullah berharap agar ada kajian lebih lanjut soal benih lobster, dimana pemerintah dapat mendorong pembudidayaan lobster di dalam negeri serta mengawasi pengembangan komoditas laut tersebut.
Selain itu Abdullah juga mencermati persoalan penggunaan rumpon, sebuah alat bantu tangkap ikan, untuk kegiatan perikanan di laut lepas.
Ia berharap ada aturan yang tegas soal penggunaan alat bantu tersebut, sebab tak jarang keberadaan alat bantu itu mengganggu kerja nelayan tradisional yang menggunakan jaring ketika melaut.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI Edward Tannur mengakui bahwa refocusing anggaran KKP juga menjadi suatu kendala yang dihadapi kementerian itu. Namun demikian, politisi dapil Nusa Tenggara Timur II ini optimistis KKP dapat memaksimalkan anggaran untuk memenuhi program kerja yang ada.
“Program yang saya lihat berbicara tentang peningkatan produksi hasil perikanan dan kelautan sudah cocok dan sinkron,” katanya dalam rapat yang sama. Ia juga menekankan terkait program bantuan wirausaha dan pendanaan kepada masyarakat perikanan dan kelautan harus dilakukan tepat waktu dan sasaran.
“Realisasi bantuan harus tepat waktu. Saya ingatkan ini bukan Bantuan Tunai Langsung (BLT) tapi modal kerja, bagaimana bisa digunakan untuk melatih wirausaha. Sekarang bantuan ini sudah berlimpah, semoga Pak Menteri bisa sukses melaksanakan program ini,” pungkas Edward.
Keyword : Warta DPR Komisi IV DPR Nelayan KKP Abdullah Tuasikal