Rabu, 19/10/2016 20:07 WIB
Jakarta – Dua tahun Pemerintahan Joko Widodo dinilai belum mampu memenuhi target pencapaian pembangunan yang diamanahkan Undang-undang APBN.
Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu membeberkan empat indikator pencapaian yang tak bisa dipenuhi pemerintah. Yakni pengurangan tingkat kemiskinan, pengurangan pengangguran, pengurangan tingkat ketimpangan kaya-miskin (dini rasio), dan indeks pembangunan manusia.
"Kalau kita bahas pencapaian pemerintah dua tahun ini, maka bisa disebut gagal. Tidak ada yang tercapai dari empat poin amanat UU APBN," ujarnya.
Gus Irawan menolak jika kegagalan ini disebut sebagai akibat minimnya aggaran. Sebab dana APBN yang digelontorkan mencapai Rp2.000 triliun.
Tak Mau Buru-buru, DPR Prioritaskan Kualitas Revisi UU Pemilu
Kajati Jabar: Pelabuhan Patimban Harus Beri Manfaat pada Masyarakat
Dasco Pastikan Gerindra Tak Pernah Bahas Fusi dengan NasDem
Bagi dia, justru pemerintah yang tidak jeli dalam membangun prioritas pembangunan. Misalnya dalam menarik investor, pemerintah justru lebih banyak memenangkan investor Cina, sehingga dana banyak masuk ke rekening Cina di Indonesia.
Lebih parah lagi, pekerja profesional maupun pekerja kasar juga banyak didatangkan dari Cina sehinga ruang kerja bagi warga Indonesia masih sedikit.