Menkumham Minta Pekerja Asing Ilegal Dipidana

Rabu, 19/10/2016 18:19 WIB

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly meminta agar pekerja asing ilegal asal China segera ditindak pidana karena dianggap melanggar keimigrasian.

Yasonna mengatakan, petugas imigrasi di setiap daerah harus tegas dan meninjau setiap pengaduan masyarakat atas menjamurnya tenaga kerja asing di tanah air.

"Kalau benar ilegal harus ditindak secara hukum, dideportasi, dicekal. Kalau memang ada tindak pidana ya ditindak pidana secara keimigrasian," kata Yasonna, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/10).

Hal itu menanggapi soal maraknya kehadiran warga China seliweran yang membuat heboh warga Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Diduga warga China itu adalah tenaga kerja ilegal.‎ Mereka mengenakan pakaian seragam kerja lapangan dari sejumlah perusahaan, yang beroperasi di Muara Jawa.

Lantas, Yasonna mengeluh dengan minimnya petugas imigrasi di Kemenkumham. Hal itu juga menjadi salah satu penyebab kurangnya pengawasan terhadap para imigrasi yang datang ke Indonesia.

"Kita kan kekurangan orang, kalau ada laporan masyarakat pasti ditindaklanjuti," kata politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Sebelumnya, Komisi IX DPR memastikan tenaga kerja asing ilegal asal China terus menjamur di Indonesia. Hal itu menyusul adanya peningkatan kunjungan wisatawan ke tanah air sekitar 300-400 persen.

Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf mengatakan, peningkatan jumlah wisatawan ke Indonesia tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja asing yang berangsur menurun.

"Memang ditemukan ada peningkatan kunjungan wisatawan sekitar 300-400 persen. Sementara penambahan tenaga kerja asing justru turun, tidak ada penambahan secara signifikan. Artinya, kalau kita perhatikan ini ilegal," kata Dede, kepada Jurnas.com, Jakarta, Selasa (18/10).

TERKINI
Berbeda dengan Berkeley, UCLA Tangani Protes Mahasiswa Pro-Palestina dengan Panggil Polisi Parlemen Vietnam Dukung Pengunduran Diri Ketua di Tengah Upaya anti-Suap Protes Kampus Jadi Tantangan Kampanye Terpilihnya Kembali Biden dan Partai Demokrat Korea Selatan Tingkatkan Kewaspadaan Diplomatik dengan Alasan Ancaman Korea Utara