Minggu, 31/01/2021 11:30 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut percepatan vaksinasi Covid-19 dapat menghasilkan kekebalan kelompok atau herd immunity.
“Vaksinasi ini tidak hanya sekedar untuk melakukan proteksi perorangan, tapi juga dalam rangka membangun kekebalan kelompok atau herd immunity," kata Tito saat persiapan Rapat Koordinasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19, Sabtu (30/1/21).
Mantan Kapolri ini menjelaskan prinsip herd immunity ini adalah minimal 2/3 dari populasi harus memiliki antibody pada time frame yang sama.
"Maka itu program vaksinasi ini kuncinya adalah kecepatan,” tegasnya.
KPK Sebut Biaya Distribusi APD di Kemenkes Melebihi Batas Standar
KPK Sebut Biaya Distribusi APD di Kemenkes Melebihi Batas Standar
KPK Duga Ihsan Yunus Ikut Proyek APD Covid-19 di Kemenkes
Sebagai negara yang menganut sistem desentralisasi, lanjut Tito, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan program vaksinasi dengan cepat, termasuk kerja sama dengan unit pemerintahan ditingkat desa.
“Kita ini memiliki sistem politik pembagian kekuasaan, dimana ada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, bahkan Pemerintah Desa, yang mana Kepala Desanya adalah pejabat politik karena dipilih oleh rakyat dan memiliki anggaran sendiri (APBDes),” ungkap Tito.
Ia pun mengingatkan kekompakan dalam menyukseskan program vaksinasi menjadi bagian yang tak kalah penting untuk dilakukan.
Di bawah komando Menteri Kesehatan, semua stakeholder, kepala daerah, dan otoritas daerah dan non pemerintah perlu mendukung program vaksinasi agar masyarakat terbebas dari pandemi Covid-19.
“Kekompakan antara pusat daerah ini menjadi kunci, dengan di bawah komando tentunya Bapak Menkes, kita semua kementerian/lembaga pasti akan mendukung apapun juga kebijakan dari Bapak Menkes,” katanya.
Tito juga meminta kepala daerah untuk mendukung proses vaksinasi, mulai dari kelancaran dan keamanan distribusi, pelaksanaan vaksinasi termasuk vaksinator, hingga pasca vaksinasi dilakukan.
“Pelaksanaan vaksinasi ini kita harapkan bisa cepat dan aman. Maka yang perlu dihitung betul secara rinci adalah kesiapan infrastruktur vaksinasi, kemudian yang berikutnya lagi adalah mengenai masalah vaksinator, sarana prasarana, target yang akan divaksinasi, dan mitigasi KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi),” tuntas Tito disiarkan melalui Kapuspen Kemendagri Benni Irwan.