Senin, 17/10/2016 10:28 WIB
Kuwait - Sebuah dekrit dikeluarkan oleh Emir Kuwait, Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, yang memutuskan pembubaran parlemen dan segera memulai lagi untuk pemilihan umum yang dipercepat.
Demikian dikabarkan secara resmi dari kantor berita negara KUNA yang memuat pengumuman pada hari Minggu (16/10) setelah pertemuan darurat yang dilakukan pemerintah berkuasa, Dinasti al-Sabah yang telah memimpin sejak tahun 1750 yang lalu.
Pada dekrit yang dibacakan oleh Emir Kuwait tersebut dikatakan, demi tantangan dan keamanan serta demi pembangunan kawasan yang cukup sulit, maka diperintahkan kepada 50 anggota legislatif yang dimulai pada tahun 2013 itu untuk segera dibubarkan. Pernyataan itu tidak menjelaskan secara detail, mengapa parlemen harus dibubarkan.
"Demi pembangunan kawasan yang sulit dan kebutuhan dalam menghadapi bahaya dari tantangan keamanan, menjadi perlu untuk kembali ke rakyat," demikian tertulis dalam dekrit.
Ryan Gosling Bikin Aksi Kejutan ala Stuntman The Fall Guy di Universal Studios
Dwayne Johnson Senang Jadi Maui Lagi di Moana 2
Karier Moncer di Hollywood, Zendaya dan Tom Holland Saling Mendukung
Sebelumnya, laporan Aljazeera menyatakan bahwa Ketua Parlemen, Marzouk al-Ghanem, menyerukan untuk dilakukannya pemilu ulang yang dipercepat dalam menghadapi keamanan dan tantangan ekonomi. Berdasarkan konstitusi, pemilihan umum dini harus dilaksanakan dalam waktu dua bulan sejak parlemen dibubarkan.
Keputusan pembubaran parlemen tersebut disinyalir buntut dari ketegangan antara pemerintah dengan parlemen. Anggota dewan di parlemen sebelumnya mengajukan tiga permohonan untuk pemerintah, antara lain keputusan untuk menaikkan harga minyak dan atas dugaan pelanggaran keuangan dan administrasi.
Negara Kuwait, yang memiliki posisi strategis antara Arab Saudi dan Irak dan di seberang Teluk dari Iran, dilanda pergolakan ekonomi, menyusul penurunan harga minyak dunia sehingga memotong banyak subsidi negara, yang memicu banyak perbedaan pendapat.[]
Keyword : jurnas luar negeri kuwait parlemen kuwait pembubaran parlemen opec kaya minyak negara minyak