Rabu, 23/12/2020 16:05 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Politikus senior PDI Perjuangan H. Fachruddin mendesak para pengurus partai politik yang merangkap menjadi pejabat pemerintahan supaya melepaskan jabatannya di partai politik tempatnya bernaung.
Fachruddin sebagai politikus berpengalaman merasa tidak suka gara-gara rangkap jabatan, kemudian Parpol jadi repot ketika orang tersebut tersandung masalah hukum.
"Seperti Juliari Batubara, nama PDI Perjuangan ikut terseret, padahal partainya tak tahu-menahu dengan perbuatannya," kata Fachruddin kepada wartawan di Jakarta, Rabu(23/12/2020) menanggapi reshuffle kabinet Indonesia Maju.
Di sisi lain, Fachruddin yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR dan pernah menjadi Ketua Umum DPP Pemuda Demokrat mengapresiasi langkah Presiden Jokowi merombak kabinetnya.
Mensos Bahas Penanganan Bencana Indonesia di Forum Global
Mensos Bahas Penanganan Bencana Indonesia di Forum Global
Megawati Ucapkan Selamat Idulfitri: Semakin Berani Tegakkan Kebenaran
Namun ia mengkritisi masuknya pimpinan pusat partai politik dalam kabinet, atau ditunjuk sebagai salah satu menteri hasil reshuffle.
"Kita mendukung reshuffle kabinet. Itu sudah pas. Tapi masih ada kader partai, bahkan pengurus pusat partai politik ditunjuk sebagai menteri," kata Fachruddin.
Seperti diketahui, salah satu menteri yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi memperkuat Kabinet Indonesia Maju adalah Tri Rismaharini, sebagai Menteri Sosial mengganti Juliari P Batubara.
Dalam kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024, Walikota Surabaya dua periode itu masuk dalam jajaran Ketua DPP.
Selain Tri Rismaharini, pengurus DPP PDI Perjuangan yang sudah lebih dahulu menjadi menteri adalah Yasona Laoly, sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Juliari P Batubara juga masuk sebagai Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan. Akibatnya, kasus penyimpangan bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang dilakukan Juliari ikut menyeret partainya sendiri.
"Supaya DPP PDI Perjuangan lebih langgeng bekerja, tidak terhalangi apabila ada persoalan. Jangan nanti partainya ikut dituding,"imbuhnya.
Sebaliknya, tambah Fachruddin, dengan melepas jabatan Parpol maka yang bersangkutan bisa fokus menjalankan tugasnya di pemerintahan sebagai menteri.
"Jangan rangkap jabatan dengan partai, rangkap jabatan ini lebih susah," katanya lagi.
Apabila yang bersangkutan memilih fokus sebagai menteri, maka menurut Fachruddin, dia akan bisa bekerja dengan presiden tanpa dibebani oleh partai politiknya.
"Jangan ada lagi pengurus DPP rangkap jabatan dengan eksekutif pemerintahan,"kata Fachruddin seraya menambahkan, menteri tersebut pun cukup punya atasan hanya presiden.
Karena itu, Fachruddin berharap, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bisa memperhatikan persoalan ini.
"Kenapa harus dipertahankan? Menjadi menteri sekaligus menjadi pengurus partai bisa merepotkan. Ibu Megawati bisa memilih kader untuk mengisi jabatan yang kosong di partai mengganti kader yang ditunjuk sebagai menteri," tuntas Fachruddin.